HARIAN LOMBOK, ACEH – Aktivis HAM Aceh, Ronny H, mengingatkan agar aparat keamanan tidak bertindak represif dan berlebihan dalam upaya pengamanan aksi mahasiswa di Aceh.
Hal itu disampaikan Ronny menanggapi beredarnya video viral aksi mahasiswa yang menyampaikan beberapa tuntutan, namun diwarnai kericuhan di halaman kantor Gubernur Aceh kemarin.
” Kita mendesak aparat keamanan agar tidak lagi mengandalkan cara – cara arogan dan represif menghadapi mahasiswa, hal itu juga sesuai himbauan bapak Kapolri, agar aksi demonstrasi dikawal dengan baik dan tetap persuasif,” kata Ronny, 15 April 2022.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Ronny, fenomena aksi massa dari waktu ke waktu mengalami perubahan, dan lazimnya digelar dalam berbagai bentuk, yang tak jarang diwarnai berbagai insiden, bahkan bentrokan antara massa aksi dengan aparat keamanan. Oleh karena itu, sudah saatnya aparat keamanan menggunakan cara – cara canggih dan mutakhir serta humanis dalam menghadapi gelombang massa yang sedang menggunakan haknya menyampaikan pendapat di depan umum dari masa ke masa.
” Dari zaman dulu sampai sekarang, ada banyak hal mungkin berubah dari format aksi massa, dan yang tidak menyenangkan tentunya terjadinya Chaos atau bentrokan dengan aparat, jadi itu semua merupakan tantangan tersendiri bagi aparat keamanan kita untuk tetap bisa mengatasinya dengan cara – cara yang dapat diterima dan bermartabat, meskipun kesabaran seorang aparat sangat diuji dalam menghadapi tingkah massa yang dapat menyulut emosi itu,” ujar putera Idi Rayeuk, Aceh Timur tersebut.
Dia juga berharap, agar mahasiswa dan massa aksi lainnya, mengedepankan cara – cara yang baik dan tepat dalam menggunakan hak – haknya untuk menyampaikan pendapat dimuka umum sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.
” Kita selalu mendukung setiap aksi kawan – kawan mahasiswa dan massa aksi lainnya atas dasar kepetingan rakyat banyak, namun kita juga harus menyadari kewajiban kita untuk menggunakan hak – hak kita itu dengan baik dan benar, jangan sampai justru kita yang memancing terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan, ” ucap Ronny.
” Menurut saya, dalam aksi demonstrasi, yang terpenting adalah pesan – pesan yang ingin kita sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik ke telinga penguasa, sehingga memicu perubahan yang diinginkan, dan kita mesti ingat, bahwa hak kita dibatasi oleh hak – hak orang lain, itu prinsip HAM yang kita semua aktivis mesti memegang teguh prinsip itu, jangan sampai memancing atau bikin sesuatu yang berbau anarkis secara tidak perlu, karena hal itu bisa saja mendistorsi segala upaya untuk menyampaikan pesan yang menjadi substansi sebuah aksi, dan jangan sampai penguasa malah dapat celah untuk melemahkan aksi – aksi kita,” sebut Ronny yang pernah memimpin beberapa organisasi mahasiswa di masa kuliahnya dulu.
Ketua Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Prov.Aceh itu pun sangat menyayangkan sikap Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, yang tidak menemui mahasiswa saat aksi, sehingga diduga secara tak langsung telah menimbulkan kemarahan mahasiswa yang menuntut agar gubernur menemui mereka saat itu.
” Kami sangat menyesalkan kenapa pak gubernur tidak menemui mahasiswa, apalagi itu aksi skala nasional, sedangkan di daerah – daerah lain di luar Aceh, para kepala daerah menemui mahasiswa dan massa aksi lainnya, itu contohnya yang dekat aja Gubernur Sumut, pak Edy Rahmayadi langsung menemui massa aksi, tapi
kenapa pak Nova tidak temui saja mereka sebentar, apa mereka bukan rakyat bapak? padahal mereka ada beberapa tuntutan yang sangat penting terkait kepentingan masyarakat yang ingin mereka sampaikan langsung ke Gubernur, itulah makanya mahasiswa kesal, karena tidak ditemui, dan sayangnya lagi akhirnya mahasiswa berbenturan dengan aparat keamanan? padahal itu tidak perlu,” ungkap Ronny.
Dia berharap hal – hal yang tidak diinginkan tidak terjadi lagi dalam aksi – aksi di masa mendatang di Aceh. Dan dia mengingatkan agar semua pihak, terutama para elit terus berpartisipasi menjaga demokrasi dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Aceh.
” Kita semua mesti terus meningkatkan kesadaran dan partisipasi kita dalam hal menjaga demokrasi, terutama terjaminnya hak – hak setiap orang dalam hal kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan setiap aktor negara diharapkan memiliki komitmen yang kuat untuk itu, terutama dalam upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia di Aceh,” pungkas alumni Universitas Ekasakti itu menutup keterangannya.
