HARIAN LOMBOK – Janji politik bertebaran menjelang pesta demokrasi Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2024. Seperti 5 tahun lalu, Partai Politik dan juga oknum Caleg mulai “merayu” publik dengan janji manis yang kadang mengawang-awang dan tak rasional.
Praktisi Hukum yang juga Caleg Partai Hanura, Dr. Teguh Satya Bhakti, SH., MH., menilai janji-janji politik kebanyakan hanya retorika dan pepesan kosong yang tidak mengedukasi dan mencerdaskan iklim demokrasi, bahkan cenderung membodohi publik.
Padahal, menurut dia, Pemilu harusnya menjadi ajang pencerahan demokrasi dan bukan jadi ajang pembodohan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Janji-janji Partai menjelang Pemilu 2024, saat ini masih banyak retorika kosong yang bisa menimbulkan perdebatan-perdebatan konyol, terlalu mengawang-awang dan tidak rasional tidak masuk akal,” kata Teguh, dalam sebuah podcast Sabtu 9 September 2023 di Jakarta.
Misalnya, ada Parpol dan Caleg yang menjanjikan akan memberikan BPJS gratis jika Partainya menang dan Caleg bersangkutan terpilih. Atau BBM gratis, SIM Gratis dan Dana Desa Rp 5 Miliar per Desa.
Menurut dia, dari janji-janji politik itu sebagian Parpol seolah memandang masyarakat masih miskin dan bodoh. Sehingga bisa ditipu dan dikadali dengan dengan retorika kosong.
“Menurut saya, ini semacam fenomena anomali. Partai seolah menutup mata tentang perkembangan masyarakat, yang sekarang ini sudah melek teknologi. Informasi bisa diakses dengan cepat dalam segala bidang,” ujarnya.
Dengan kemudahan akses informasi melalui teknologi dan media sosial, masyarakat bisa mengetahui kebijakan pemerintah, beragam berita, bahkan hingga belahan dunia lainnya.
“Ada partai-partai yang menyebut partai modern tetapi metode yang digunakan justru konservatif yang sudah usang. Ada partai yang mengklaim seolah membela kepentingan rakyat tapi pada akhirnya hanya memanfaatkan rakyat untuk mencapai kekuasan yang diinginkan semata,” kata bang TSB, sapaan akrab Teguh Satya Bhakti.
Putra asli Lombok, ini mengaku keresahan-keresahan yang terbangun dari Pemilu ke Pemilu inilah yang membuat dirinya bertekad terjun ke politik praktis.
Saat ini bang TSB tercatat sebagai Caleg DPR RI dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) untuk Dapil NTB II, Pulau Lombok.
Praktisi hukum yang lama berkiprah di Yudikatif sebagai Hakim PTUN ini bertekad untuk membenahi sistem demokrasi dengan berkecimpung langsung ke dunia Legislatif kelak.
“Saya ingin perbaiki sistem, fungsi pengawasan Legislatif harus optimal. Sebab, dari Pemilu ke Pemilu saya lihat ada banyak partai bahkan yang perwakilannya duduk di DPR, itu justru menjanjikan sesuatu yang sebenarnya kewenangannya untuk mengawasi, nah selama mereka duduk, kemana saja mereka?,” katanya.
Bang TSB menegaskan, saat ini Indonesia sudah maju dan masyarakatnya pun sudah cerdas, sayangnya cara kampanye dan janji politik Parpol masih seperti lagu lama yang diputar kembali, penuh retorika kosong.
“Banyak yang akhirnya, dia belum duduk (di kursi DPR) saja sudah pandai bohong, bagaimana kalau terpilih?. Bagi saya ya sudahlah masalah program itu urusan eksekutif, urusan pemerintah. Fungsi Legislatif yang mengawasi program itu agar tercapai terealisasi,” tegasnya.
Dia mencontohkan di sektor Kesehatan, saat ini pemerintah sudah membangun program dan sistem yang cukup baik.
Ada banyak Undang-Undang dan peraturan tentang kesehatan, ada banyak lembaga penyelenggara berikut pengawasannya.
“Kalau pun ada sedikit masalah, misalnya BPJS saya pikir ini persoalan manajerial saja, dan tugas DPR ya mengawasinya. Jangan justru menjanjikan program yang tidak ada Undang-Undangnya,” kata Bang TSB.
Dia mengaku terpanggil ke dunia politik bersama Partai Hanura, karena hanya Hanura yang masuk dalam sedikit Parpol yang terbuka dan transparan.
Slogan Hanura membangun daerah untuk Indonesia maju, juga dinilainya sebagai slogan yang realistis dan masuk akal.
Menurutnya, Pemerintah saat ini sudah cukup baik membangun Indonesia. Ke depan dia berharap proses digitalisasi pelayanan publik harus bisa direalisasikan ke semua daerah.
“Cuma memang pada prekteknya ada saja menipulasi, fraud kecuranagan mulai rumusan anggaran, pelaksaanaan sampai selesai masih banyak fraud. Ini tugas DPR mengawasinya,” ujarnya.
Di Dapil NTB II, Pulau Lombok, Bang TSB menegaskan tak akan mengumbar janji-janji manis untuk meraih suara publik pemilih.
“Untuk Dapil NTB II sesuai Hanura saja, kita kembali saja kepada Hati Nurani. Hati Nurani tak akan pernah bohong. Secara kongkrit, kita akan memerangi kebodohan dan kemiskinan,” tukasnya.
Dia meyakini, masyarakat yang cerdas tentu memilih wakil yang berkompeten dengan kapasitasnya, bukan semata karena janji-janji manis mereka.***
