GPS Bersatu Desak Pemerintah Periksa Sistem Sanitasi Dapur MBG di PTC Pancor

- Jurnalis

Minggu, 24 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengunjung dan Pengguna Jalan Merasa Tergangganggu Bau Menyengat dari Dapur MBG PTC Pancor. (Foto: Harian Lombok/Desain Grafis).

Pengunjung dan Pengguna Jalan Merasa Tergangganggu Bau Menyengat dari Dapur MBG PTC Pancor. (Foto: Harian Lombok/Desain Grafis).

LOMBOK TIMUR – Aroma tidak sedap yang menyengat di kawasan Kompleks Perkantoran dan Pertokoan Pancor (PTC) mulai menuai keluhan warga. Bau tersebut diduga berasal dari limbah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Yayasan Maju Bersama.

Sejumlah pengguna jalan, pedagang, dan pengunjung mengaku terganggu dengan bau yang muncul setiap hari. Awalnya bau diduga dari saluran pasar tradisional, namun setelah ditelusuri mengarah pada aktivitas dapur MBG yang beroperasi di area pertokoan milik pemerintah daerah tersebut.

Seorang pengunjung yang tokonya berdekatan dengan dapur MBG tersebut mengatakan bau busuk ini dari dapur MBG yang di PTC. Kami sangat terganggu, bahkan pusing karena baunya menyengat.

Keluhan serupa juga disampaikan pengguna jalan yang melintas di sekitar PTC. Bau paling terasa pada pagi hari dan semakin parah saat turun hujan.

Ketua Gerakan Pemuda Sasak Bersatu (GPS Bersatu), Zaeny Hasyari, menilai persoalan itu perlu mendapat perhatian. Ia menduga sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dapur MBG belum memenuhi standar sanitasi untuk operasional dapur skala besar.

“Sering saya lewat kerja pagi setelah subuh, baunya menyengat sekali di sekitar dapur itu,” ujar Zaeny, Ahad 24 Mei 2026.

Menurut Zaeny, pengelola dapur dinilai terlalu fokus pada produksi dan distribusi makanan, tetapi mengabaikan sistem pengelolaan limbah. Akibatnya, limbah cair diduga mengalir ke selokan dan saluran irigasi hingga menimbulkan bau busuk.

Baca Juga :  Tim Pengawas Internal Kodim 1615/Lotim Lakukan Di Koramil

Ia mengatakan persoalan tersebut bukan hanya soal aroma tidak sedap, tetapi juga menyangkut ancaman kesehatan publik dan potensi pencemaran lingkungan. Limbah organik yang tidak diolah dengan baik dapat menjadi sumber bakteri, memicu penyakit, serta merusak kualitas tanah dan saluran irigasi pertanian warga.

“Kalau sanitasi diabaikan, maka dapur gizi bisa berubah menjadi dapur racun. Program sosial tidak boleh dijalankan dengan cara menciptakan penderitaan baru bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.

GPS Bersatu juga menyoroti lemahnya pengawasan dari instansi terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK). Warga mengaku belum melihat adanya tindakan tegas terhadap dugaan pencemaran tersebut, padahal lokasi dapur berada di area pertokoan milik pemerintah daerah.

Baca Juga :  Penuh Rasa Haru dan Bangga, HUT Korem 162 Ke 61 Ditandai Pelepasan Purnawirawan

“Apakah Dinas LHK sudah pernah turun dan memberi arahan? Karena awalnya kami kira ini limbah pasar, ternyata setelah ada dapur MBG, bau busuk justru makin terasa setiap hujan turun,” kata Zaeny.

Ia mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah segera melakukan inspeksi langsung terhadap sistem sanitasi dapur MBG di PTC.

GPS Bersatu menyatakan siap menggelar hearing untuk meminta pertanggungjawaban pengelola dapur serta mendorong evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional pengolahan limbah. ***

Berita Terkait

Hindari Kesalahan Administrasi Tanah, Ketahui Fungsi Pengecekan Sertipikat dan SKPT
Menjelang Musda, Sekjen Demokrat Buka Pintu Lebar untuk Tokoh Muda NTB
50% Tanah Terdaftar, Sulteng Tunjukkan Pertumbuhan Pesat di Sektor Pertanahan
Percepatan Infrastruktur Pantura Jawa, ATR/BPN Fokus pada Tata Ruang dan KKPR
5 Menit Jadi, Kisah Suparmi Kagum Urus Roya Tanah di Semarang
Ajang Persit Bisa 2, Persit 162 PD IX/Udayana Siap Angkat Tiga Produk UMKM Lombok
Silaturahmi di Pesantren Az-Zahra: Menteri ATR Beri Apresiasi Sertipikat Digital Ustaz Somad
75% Kalteng Kawasan Hutan, Gubernur Diminta Gerak Cepat Reforma Agraria lewat GTRA
Berita ini 27 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 24 Mei 2026 - 19:02 WIB

GPS Bersatu Desak Pemerintah Periksa Sistem Sanitasi Dapur MBG di PTC Pancor

Selasa, 19 Mei 2026 - 12:26 WIB

Hindari Kesalahan Administrasi Tanah, Ketahui Fungsi Pengecekan Sertipikat dan SKPT

Minggu, 17 Mei 2026 - 21:19 WIB

Menjelang Musda, Sekjen Demokrat Buka Pintu Lebar untuk Tokoh Muda NTB

Senin, 11 Mei 2026 - 17:04 WIB

50% Tanah Terdaftar, Sulteng Tunjukkan Pertumbuhan Pesat di Sektor Pertanahan

Selasa, 5 Mei 2026 - 11:41 WIB

5 Menit Jadi, Kisah Suparmi Kagum Urus Roya Tanah di Semarang

Senin, 4 Mei 2026 - 15:31 WIB

Ajang Persit Bisa 2, Persit 162 PD IX/Udayana Siap Angkat Tiga Produk UMKM Lombok

Kamis, 30 April 2026 - 08:55 WIB

Silaturahmi di Pesantren Az-Zahra: Menteri ATR Beri Apresiasi Sertipikat Digital Ustaz Somad

Rabu, 29 April 2026 - 15:39 WIB

75% Kalteng Kawasan Hutan, Gubernur Diminta Gerak Cepat Reforma Agraria lewat GTRA

Berita Terbaru