Praktek Pembiaran Monopoli TKA dikawasan Tambang, Wakil Ketua Presedium ITK Sumbawa Tuding Imigrasi Terlibat

- Jurnalis

Minggu, 10 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sumbawa – Wakil Ketua Presidium Integritas Transformasi Kebijakan (ITK) Sadam Husen menyampaikan kritik pedas terhadap kantor Imigrasi Kelas Dua Sumbawa karena dinilai Diam dalam dosa hina dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
“Kantor Imigrasi Kelas Dua Sumbawa Kembali bermasalah, berdasarkan hasil Investigasi yang dilakukan oleh tim yang dilakukan, saya sangat kecewa dengan kinerja dan tugas pokok dari Pegawai Imigrasi kelas Dua Sumbawa”. Jelas Sadam Husein Wakil Ketua Presedium ITK Sumbawa kepada harianlombok.com via rillis.
Husen juga mengungkapkan “Dosa besar yang di lakukan oleh Pegawai Imigrasi kelas Dua Sumbawa sangat mencoreng nilai-nilai moral dan tangung jawab Aparatur Sipil Negara (ASN), seperti kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum pegawai pada saat pembuatan paspor kepada salah satu oknum masyarakat, dan kasus ini tengah bergulir di pihak penyidik APH, sehingga oknum yang tidak bermoral ini akan mempertanggung jawabkan perbuatannya.
“Selain itu kami juga telah melakukan aksi Demontrasi sebagai bentuk protes terhadap tindakan oknum pegawai Imigrasi tersebut”
Lebih jauh alumni STISIP Mbojo ini mengatakan selain melakukan kasus Amoral dan pelecehan seksual terhadap masyarakat yang hendak membuat Paspor dikantor Imigrasi Kelas Dua Sumbawa, juga diduga kuat. Melakukan pembiaran atas masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) disejumlah lokasi tambang emas yang ada di Sumbawa, dan kami menduga pihak Imigrasi memang sengaja melakukan pembiaran atas masuknya Tenaga Kerja Asing meski tidak dilengkapi dengan dokumen yang sesuai dengan aturan keimigrasi
Kantor Imigrasi kelas Dua Sumbawa menurutnya Telah sengaja Melakukan pembodohan publik dan pembiaran dimana orang asing bisa keluar masuk bebas untuk bekerja di Tanah Intan Bulaeng ini, padahal undang-undang telah mengatur bagaimana tenaga kerja asing bisa masuk dan bekerja di Indonesia, akan tetapi Pembodohan Publik sengaja di pupuk oleh pihak Imigrasi Sumbawa, dan terbukti dari investigasi kami dari ITK NTB ratusan tenaga kerja asing dari PT AMMAN, PT SJR, dana beberapa perusahaan lain pemegang IUP-IUPK PERTAMBANGAN mempekerjakan Tenaga kerja Asing yang di duga tidak sesuai prosedur.
Aktivis muda ini mengemukakan sikap tegasnya “saya mengutuk keras kebijakan yang dilakukan oleh pihak imigrasi baik kasus pelecehan seksual dan pembiaran tenaga kerja asing ilegal yg masuk dalam pertambangan Sumbawa, dan ini juga pasti ada kerjasama dengandinas Tenaga Kerja  Kabupaten Sumbawa yang terkesan Bodoh dalam pengawasan fenaga kerja di kawasan pertambangan”
“Akibat banyaknya tenaga kerja asing masuk, menyebabkan tenaga kerja lokal di sisihkan bahkan tidak ada peluang untuk bekerja di perusahaan Pemegang pemegang izin IUP-IUPK pertambangan karena peluang kerja atau lapangan kerja telah di rampas oleh pendatang haram” ada apa ini, .?
“saya mengingatkan kepada Kantor Imigrasi dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa khususnya Dinas Tenaga Kerja beserta para tenaga kerja agar tidak membuat keruh instabilitas wilayah Kabupaten sumbawa dengan membiarkan penjajahan ekonomi yang dilakukan oleh tenaga kerja asing” tambahnya
“Selanjutnya kami meminta kepada Kepala UPTD Imigrasi Kelas Dua Sumbawa untuk segera memproses oknum pegawai yang terlibat dalam kasus Perbuatan Asusila ini”
Semua temuan investigasi ini akan kami laporkan ke APH secara resmi oleh ITK karena tidak akan pernah kami biarkan penyimpangan terjadi di Tanah Sabalong Samalewa
Himbauan keras kepada IMIGRASI KELAS DUA SUMBAWA untuk segera melakukan penertiban terhadap TENAGA KERJA ASING di semua perusahaan Pertambangan sebelum kami yg menertibkan, karena akibat hal tersebut sangat banyak merugikan masyarakat lokal baik penyempitan lapangan kerja karena udah di ambil alih oleh tenaga kerja asing
“Kami mengingatkan kepada semua pihak, bahwa kami sewaktu waktu siap bergerak untuk melakukan perlawanan jika pemerintah khususnya Imigrasi dan Dinas Tenaga Kerja tetap memberikan ruang melegalkan kehadiran para pendatang haram merampas hak kami memperoleh kesempatan untuk bekerja sesuai ketentuan UUD 1945.” Pungkas Sadam.
Baca Juga :  Tongkat Komando Korem 162/WB Resmi Diserahkan Kepada Brigjen TNI Agus Bhakti

Berita Terkait

Penghargaan Babinsa Terbaik Versi BKKBN, Diraih Sertu Nasriadi, Danrem 162/WB Berikan Apresiasi
Pemancing Asal Sumbawa Ditemukan Tak Bernyawa
Wujudkan Kemudahan Pelayanan Masyarakat, Kantor Desa Jagaraga Direnopasi
Masyarakat Desa Sukamulia Timur Terima Sertifikat Tanah dari BPN Lotim
Disdag Lotim Anggarkan Biaya Pemeliharaan Pasar Sebesar 3 Persen dari Pendapatan 
Paparan DPRD Lombok Timur Tentang Raperda Inisiatif Rencana Induk Kepariwisataan Tahun 2024-2038
Dugaan Maraknya TKA Ilegal Di Perusahaan Tambang, Wakil Ketua Presidium ITK Sumbawa Surati Pemerintah
20 Bulan Kerja Dikapal Berbendera Cina Tanpa Gaji, PMI ABK  Asal Surati BP2MI
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 15 Mei 2024 - 07:20 WIB

Penghargaan Babinsa Terbaik Versi BKKBN, Diraih Sertu Nasriadi, Danrem 162/WB Berikan Apresiasi

Selasa, 14 Mei 2024 - 18:09 WIB

Pemancing Asal Sumbawa Ditemukan Tak Bernyawa

Kamis, 9 Mei 2024 - 11:03 WIB

Wujudkan Kemudahan Pelayanan Masyarakat, Kantor Desa Jagaraga Direnopasi

Jumat, 3 Mei 2024 - 17:31 WIB

Masyarakat Desa Sukamulia Timur Terima Sertifikat Tanah dari BPN Lotim

Rabu, 27 Maret 2024 - 13:08 WIB

Disdag Lotim Anggarkan Biaya Pemeliharaan Pasar Sebesar 3 Persen dari Pendapatan 

Rabu, 27 Maret 2024 - 08:07 WIB

Paparan DPRD Lombok Timur Tentang Raperda Inisiatif Rencana Induk Kepariwisataan Tahun 2024-2038

Sabtu, 16 Maret 2024 - 04:05 WIB

Dugaan Maraknya TKA Ilegal Di Perusahaan Tambang, Wakil Ketua Presidium ITK Sumbawa Surati Pemerintah

Sabtu, 16 Maret 2024 - 00:56 WIB

20 Bulan Kerja Dikapal Berbendera Cina Tanpa Gaji, PMI ABK  Asal Surati BP2MI

Berita Terbaru

Hukrim

Pemancing Asal Sumbawa Ditemukan Tak Bernyawa

Selasa, 14 Mei 2024 - 18:09 WIB