TELAT..!! Mahkamah Agung Memutuskan Pemerintah Tak Boleh Paksa Rakyat Ikut Vaksinasi

- Jurnalis

Sabtu, 23 April 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Harianlombok.com – JAKARTA, Mahkamah Agung (MA) memutuskan pemerintah harus memastikan kehalalan vaksin Covid-19 untuk masyarakat Indonesia.

Kewajiban ini harus dipenuhi setelah MA memenangkan uji materi yang diajukan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) pada Presiden Joko Widodo.

Adapun uji materi tersebut terkait Pasal 2 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis vaksin Covid-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayah Indonesia,” bunyi amar putusan MA yang dikutip pada Jumat (22/4/2022).MA menilai, Pasal 2 Perpres Nomor 99 Tahun 2020 itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasa 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.MA juga menyatakan bahwa Pasal 2 Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika tidak dapat menjamin kehalalan vaksin Covid-19.

Baca Juga :  Terkoordinasi dengan Baik, Pengamanan Logistik Sirkuit Mandalika Lancar

Sementara dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh memaksa masyarakat melakukan vaksinasi Covid-19 dengan alasan apapun, termasuk darurat wabah pandemi maupun alasan keselamatan rakyat.

Baca Juga :  Beredar Selebaran APEKKA Terkait Pemukulan Oleh Anggota Batalyon 742/SWY, Ini Kata Kapenrem 162/WB

Kecuali ada jaminan penghormatan dan perlindungan dari pemerintah terhadap umat beragama untuk menjalankan agama dan keyakinannya.

“Bahwa pemerintah dalam melakukan program vaksinasi Covid-19 di wilayah Negara Republik Indonesia, tidak serta merta dapat memaksaan kehendaknya kepada warga negara untuk divaksinasi dengan alasan apapun dan tanpa syarat, kecuali adanya perlindungan dan jaminan atas kehalalan jenis vaksin Covid-19 yang ditetapkan, khususnya terhadap umat Islam,” bunyi isi pertimbangan MA.MA juga menyatakan bahwa hak kebebasan beragama dan beribadah merupakan saah satu hak yang bersifat non derigable, atau tudak dapat dikurang-kurangi pemenuhannya ileh negara dalam kondisi apapun.

Baca Juga :  Kasus Korupsi Pembangunan BTS 4G BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejagung Tetapkan Mentri Kominfo RI "JGF" Tersangka

Karenanya, negara wajib menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap hak atas kebebesan beragama dan beribadah.

“Yang pling utama yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara adalah kebebasan internal (internal freedom) dari agama, taitu menyakut keyakinan terhadap doktrin atau aqidah suatu agama. Kebebasan inilah yang tidak dapat diintervensi oleh negara tanpa syarat.”Kepada Bergelora.com  di Jakarta dilaporkan, perkara dengan Nomor Register 31 P/HUM/2022 tersebut diputus pada 14 April 2022 oleh majelis Supandi dengan anggota Yodi Martono dan Is Sudaryono, serta dan panitera Teguh Satya Bhakti. (Enrico N. Abdielli)Sumber : bergelora.com

Berita Terkait

Penghargaan Babinsa Terbaik Versi BKKBN, Diraih Sertu Nasriadi, Danrem 162/WB Berikan Apresiasi
KLU Jadi Lokasi Rakor Pembudayaan Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Kemenko PMK
20 Bulan Kerja Dikapal Berbendera Cina Tanpa Gaji, PMI ABK  Asal Surati BP2MI
Soroti Keberadaan TKA Diperusahaan Tambang Pulau Sumbawa, Ketua Presidium ITK Desak Pemerintah Lakukan Penertiban
Ada Tiang Listrik Ditengah Proyek Paket Pembangunan Akses Jalan Samota, PLN dan PT. Nindya Karya Pada Kemana
 Praktek Pembiaran Monopoli TKA dikawasan Tambang, Wakil Ketua Presedium ITK Sumbawa Tuding Imigrasi Terlibat
Ketua SMSI NTB Minta Pengurus SMSI Lombok Timur Jaga Marwah Organisasi
Stop Pembodohan Publik Dan Menjajah Masyarakat Pulau Sumbawa, Ketua ITK Sumbawa Tantang PT. AMNT Buka Data

Berita Terkait

Rabu, 15 Mei 2024 - 07:20 WIB

Penghargaan Babinsa Terbaik Versi BKKBN, Diraih Sertu Nasriadi, Danrem 162/WB Berikan Apresiasi

Kamis, 9 Mei 2024 - 19:14 WIB

KLU Jadi Lokasi Rakor Pembudayaan Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Kemenko PMK

Sabtu, 16 Maret 2024 - 00:56 WIB

20 Bulan Kerja Dikapal Berbendera Cina Tanpa Gaji, PMI ABK  Asal Surati BP2MI

Senin, 11 Maret 2024 - 19:01 WIB

Soroti Keberadaan TKA Diperusahaan Tambang Pulau Sumbawa, Ketua Presidium ITK Desak Pemerintah Lakukan Penertiban

Senin, 11 Maret 2024 - 10:24 WIB

Ada Tiang Listrik Ditengah Proyek Paket Pembangunan Akses Jalan Samota, PLN dan PT. Nindya Karya Pada Kemana

Minggu, 10 Maret 2024 - 22:02 WIB

 Praktek Pembiaran Monopoli TKA dikawasan Tambang, Wakil Ketua Presedium ITK Sumbawa Tuding Imigrasi Terlibat

Sabtu, 9 Maret 2024 - 11:25 WIB

Ketua SMSI NTB Minta Pengurus SMSI Lombok Timur Jaga Marwah Organisasi

Jumat, 8 Maret 2024 - 17:14 WIB

Stop Pembodohan Publik Dan Menjajah Masyarakat Pulau Sumbawa, Ketua ITK Sumbawa Tantang PT. AMNT Buka Data

Berita Terbaru

Hukrim

Pemancing Asal Sumbawa Ditemukan Tak Bernyawa

Selasa, 14 Mei 2024 - 18:09 WIB