LOMBOK BARAT – Gabungan aksi massa gerakan aktifis Lombok Barat memiliki Enam tuntutan untuk menuntut Dirut PT AM Giri Menang nantinya saat demo Besar- besaran di Kantor Bupati Lombok Barat dengan mengumpulkan massa aksi sebanyak Seribu lima ratus lebih, hal tersebut di sampaikan oleh Asmuni Ketua pemuda peduli lingkungan dan sungai (PPLS) bertempat di Kebun Melon Taman Ayu, Lombok Barat saat Konferensi Pers bersama media.
Gabungan gerakan Aktifis Lombok Barat dan 6 sekawan mendesak bupati Lombok Barat untuk segera memecat dirut PDAM Giri Menang, Zaini agar segera menyetorkan dividen sebesar Rp 9 miliar yang menjadi PAD Lombok Barat.
“Ribuan massa aksi yang rencananya akan terjun pada Senin besok meminta bupati segera melakukan audit independen PDAM Giri Menang,” jelas Korlap aksi Asmuni selaku Ketua PPLS.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bukan hanya itu, pihaknya juga menuntut
tarif air untuk warga Lobar diturunkan dan meminta kejelasan retribusi sampah PDAM Giri Menang arahnya kemana.
Gabungan Aktivis Lombok Barat dan 6 Sekawan meminta bupati agar segera melakukan RUPS luar biasa untuk memecat Dirut PDAM Giri Menang sebagaimana usulan DPRD Lombok Barat.
“Kami mendesak bupati Lobar untuk segera melakukan RUPS, sebab 8 Fraksi DPRD Lombok Barat sudah mengusulkan pemecatan Dirut PDAM”, tandasnya pada Jum’at 2 Juni 2023.
Selain itu gabungan Aktifis juga meminta Bupati agar tarif air PDAM Giri Menang diturunkan karena sangat mencekik jika melihat kondisi masyarakat Lombok Barat.
“Dan juga memperjelas arah dan posisi CSR, selama ini dana CSR PDAM Giri Menang kita tidak tau kemana saja arahnya, “tuturnya
Selain itu, ia meminta turunkan tarif air PDAM yang bersumber dari eksploitasi SDA milik daerah tapi mencekik akibat mahalnya tarif.
” Meningkatnya angka kemiskinan di Lobar diduga lantaran besarnya beban biaya salah satunya biaya air PDAM, dan perlu diketahui gabungan 6 sekawan ini sudah mengirimkan surat pemberitahuan pada 27 Mei 2023″, tutupnya.
Terpisah, sejumlah tokoh masyarakat juga mempertanyakan manuver Zaini, selalu Direktur Utama PDAM Giri Menang untuk mewujudkan syahwat politik ambisi mengikuti kontestasi pilkada Lombok Barat 2024.
“Terkesan sangat memaksakan agar segera mendapat perhatian publik Lombok
Barat, namun disisi lain, dinilai syarat kepentingan pribadi yaitu memanfaatkan jabatan dia sebagai Dirut PDAM guna memuluskan ambisinya, bahkan tampak dengan sangat vulgar melakukan roadshow pembagian bantuan sembako, berkeliling kemasyarakat secara langsung dengan yel yel layaknya kampanye.
Ini dinilai tidaklah etis/tidak punya adab dalam kedudukan ybs sebagai dirut PTAM, meski kedudukan dirut adalah profesional/BUMD akan tetapi ybs tetaplah pengelola BUMD milik daerah yang berada dibawah Bupati yang melaksanakan pelayanan publik, maka TENTu tidak pantas berkampanye terbuka, apalagi membagikan sembako dengan modus menaikkan popularitas dipilkada Lombok Barat tahun 2024 dan fakta ini terlihat dalam setiap pembagian sembako selalu ada dan tampak yel yel memenangkan Zaini.
“Coba kalau tidak punya niat lain, mana mungkin Dirut akan turun membagikan bantuan langsung kemasyarakat”, terangnya.
Terlebih lagi bantuan itu mengatas namakan PDAM bukan dari pribadinya. Karena itu patut dicurigai ada hal yang tidak beres dalam proses penyaluran bantuan Zaini ini.
“Terlebih yang dikelola adalah uang BUMD yang notabene milik Pemda Lombok Barat, maka wajar DPRD minta transparansi dalam pengelolaan keuangan PDAM melalui permintaan laporan yang tidak digubris Zaini, bahkan APH pun dapat secara pro aktif mengungkap aliran penggunaan uang PDAM dengan modus CSR ini”, cetus salah satu Aktivis Pemerhati Lombok Barat yang enggan menyebutkan namanya. ***
