HARIANLOMBOK.Com– Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya menghadiri Rapat Paripurna X DPRD dalam rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran (TA) 2025 serta Pembentukan Gabungan Komisi, Kamis (2/4). Acara di Ruang Rapat Utama (Rupatama) DPRD ini juga dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda), Forkopimda, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Daerah Lombok Timur (Pemda Lotim) Kamis, (02/04/26).
Mewakili Bupati, Wabup Edwin menyoroti kinerja fiskal impresif TA 2025. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3,43 triliun atau 101,21% dari target, didorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) 100,01% dan pengelolaan dana transfer yang optimal. Inovasi digital seperti aplikasi SIPDAH dan PERIRI memperkuat kemandirian fiskal melalui sistem cashless, minimalkan kebocoran, dan tingkatkan kepatuhan pajak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada tahun pertama RPJMD 2025-2029, Pemda implementasikan delapan misi ‘Karya Cita’ berlandaskan visi Lotim SMART (Sejahtera, Maju, Adil, Religius, Transparan). Fokus utama: pemenuhan hak dasar, transformasi digital layanan publik, dan ekonomi berbasis desa menuju Indonesia Emas 2045.
“Realisasi belanja Perubahan APBD 2025 capai 98,45% dari Rp3,45 triliun, dengan Belanja Operasi Rp2,66 triliun (99,42%) dan Belanja Modal Rp328,52 miliar untuk infrastruktur jalan, irigasi, serta gedung publik,” ujarnya.
Sementara capaian lain mencakup pertumbuhan ekonomi 4,93% (lampaui target 4,60%), Indeks Inovasi Daerah 58,74 (117,48% target), dan IPM 72,35 (lampaui target nasional/daerah). Kesehatan progresif dengan Usia Harapan Hidup 72,29 tahun, penurunan stunting, serta akses air minum layak 86,99%. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) turun dari 38.262 unit (2019) menjadi 23.511 unit (2025), dengan 523 unit ditangani via BSPS dan APBD—tingkatkan akses hunian layak 82,49%. Kemiskinan juga turun ke 13,53%, didukung perlindungan sosial 103,9% target.
Wabup menekankan sinergi eksekutif-legislatif sebagai fondasi pembangunan akuntabel. “Semua capaian hasil kerja kolektif pemerintah, DPRD, dan masyarakat. Indikator belum optimal jadi evaluasi untuk Lotim SMART,” pungkasnya.
