HARIANLOMBOK.Com- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lombok Timur Tahun Anggaran 2025 disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Rapat Paripurna X masa sidang II rapat ke-2 DPRD Lombok Timur, Selasa (7/4). Rapat dalam rangka Penetapan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 tersebut berlangsung di Rupatama DPRD Lombok Timur.
Atas persetujuan tersebut Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin dalam pidatonya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan segenap anggota dewan serta ketua dan seluruh anggota Pansus LKPJ yang telah membahas dan menyampaikan masukan maupun saran berharga untuk kinerja pemerintah daerah. Ia percaya rekomendasi, saran, dan masukan tersebut dapat menjadi bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
DPRD dalam laporan gabungan komisi yang disampaikan Saiful Bahri memberikan 14 poin rekomendasi terhadap LKPJ Bupati T.A. 2025. Rekomendasi tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pendapatan daerah hingga persoalan tenaga kerja. DPRD meminta Bupati mempertahankan kinerja OPD pengelola PAD, termasuk upaya ekstensifikasi sumber sumber potensial PAD. Tak lupa diingatkan pula agar Bupati lebih meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi terkait dana transfer. Direkomendasikan pula agar Pemda mengambil langkah reformasi administrasi perpajakan daerah dan memperbaiki basis data perpajakan.
DPRD juga berharap agar pada tahun 2026 ini pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun non fisik dapat segera direalisasikan. Dengan begitu hasil-hasil pembangunan dapat segera dinikmati masyarakat.
Selain itu DPRD merekomdasikan agar pertumbuhan ekonomi difokuskan pada upaya peningkatan pertumbuhan sektor pertanian serta menjaga stabilitas ketahanan pangan. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya fokus pada upaya peningkatan produksi semata tetapi dapat pula merumuskan kebijakan yang mengarah pada upaya stabilitas harga komoditas pertanian dan nilai tambah bagi petani. Pupuk masih menjadi sorotan, di mana Pemda diharapkan melakukan langkah langkah adaptif dan antisipatif menghadapi perubahan kebijakan pemerintah pusat agar pupuk bersubsidi tersebut dapat dinikmati oleh petani, di samping menjaga konsistensi produksi dan ketahanan pangan daerah.
Bupati Haerul Warisin berkomitmen untuk menindaklanjuti saran dan rekomendasi tersebut tentunya dengan tetap dipantau dan diawasi oleh masyarakat maupun DPRD.
