HARIANLOMBOK.Com– Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Timur, Parihin S.Sos, M.AP, yakin layanan pembuatan KTP tetap inklusif dan minim keluhan meski blanko fisik terbatas. Dukungan anggaran dari pusat dan provinsi, ditambah penggalakan Identitas Kependudukan Digital (IKD), menjadi kunci utama.
Dalam wawancara terbaru, Parihin ungkapkan perolehan dana segar pasca kunjungannya ke Jakarta. “Alhamdulillah, kemarin saya berangkat ke Jakarta dan dapat 10.000 dari sana. Dari Provinsi NTB juga 4.000, total 14.000 blank Insya Allah, dengan pergerakan 4.000-5.000 KTP per bulan, kita aman dalam 2-3 bulan,” katanya optimis saat ditemui diruangannya, Rabu (18/02/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Permintaan KTP di Lombok Timur kata Parihin diakui memang tinggi. Data tahun 2022-2025 mencatat 85.000-100.000 permohonan per tahun, didorong syarat KTP valid untuk bantuan sosial. Saat ini, sekitar 7.000-9.000 warga belum memiliki KTP, mayoritas anak usia 17 tahun atau lansia di pelosok.
Untuk antisipasi kekurangan blanko lanjut dia seperti yang sering terjadi pada awal dan akhir tahun lalu, Parihin tekankan IKD sebagai solusi andalan.
“Kita sudah edarkan pamflet dan jadwal IKD untuk masyarakat, terutama pegawai. IKD beda dengan KTP fisik tentunya yang punya Android tinggal validasi via ponsel, tak perlu blanko,” jelasnya.
IKD pun makin populer lanjut dia menjelaskan karena diterima oleh bank dan layanan publik lainnya. “Masyarakat yang KTP-nya hilang bisa tunjukkan via HP tanpa repot. Kami sampaikan ke UPT-UPT agar tak antre panjang. Tapi, blanko fisik tetap dicadangkan untuk lansia atau pelosok tanpa Android,” tambah Parihin.
Sementara Program jemput bola juga terus digeber. “Kalau anggaran menipis, kita komunikasi ke pusat dan provinsi,” pungkasnya. Langkah ini diharapkan cegah keluhan dan pastikan layanan kependudukan merata di Lombok Timur.
