HARIANLOMBOK.Com- Di tengah tekanan efisiensi anggaran, semangat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Timur khususnya Bidang Pengairan tetap menyala untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama para petani.
Kepala Bidang Pengairan PUPR Lotim, Harun SH, menyatakan sejumlah inisiatif strategis sedang diupayakan agar program pengairan tetap berjalan dan berdampak langsung di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu fokus utama adalah pemanfaatan program yang dikelola Balai Wilayah Sungai (BWS). Meski beberapa kegiatan fisik besar terpangkas akibat kebijakan efisiensi, hasil aspirasi daerah menunjukkan perkembangan positif tujuh paket pekerjaan, meliputi enam paket irigasi tersier dan satu paket normalisasi Sungai Sambelia, direncanakan akan dikontrak pada Juli mendatang.
“Rinciannya meliputi titik-titik di Gres, Kalijaga, Sambelia, Mudung, dan Sukarara semuanya hasil usulan pokir DPRD Lotim” ujar Harun.
Lebih menggembirakan kata Harun, usulan melalui BWS membuahkan paket yang lebih luas ada 79 titik pekerjaan yang tersebar di 19 kecamatan mulai dikerjakan dengan pola swakelola oleh Kelompok Petani Pemakai Air (KP3A). Setiap titik diperkirakan mendapat alokasi anggaran sekitar Rp150–200 juta, sehingga bantuan ini menjadi signifikan bagi skala desa dan kelompok tani setempat.
Selain itu, proposal untuk irigasi utama melalui Sipuri mencatat 12 lokasi usulan, dengan estimasi realisasi pada 6 lokasi. Usulan sumur bor juga diajukan dari 14 lokasi BWS berencana merealisasikan sekitar 12 titik untuk mengatasi kekeringan dan memenuhi kebutuhan air irigasi. Menurut Harun, semua proses survei lapangan oleh tim BWS saat ini sedang berjalan.
Harun menekankan pentingnya monitoring bersama karena banyak pekerjaan dilaksanakan secara swakelola dan melibatkan berbagai pihak. Penentuan titik prioritas didasarkan pada koordinat yang dikirim dari daerah, sehingga pihak pusat telah memiliki data lokasi yang jelas.
Kondisi ini menggambarkan langkah konkret PUPR Lotim meski beroperasi dalam keterbatasan anggaran, sinergi dengan BWS, DPRD, dan kelompok petani membuka akses pembiayaan dan jalur pelaksanaan yang langsung memperkuat ketahanan air untuk irigasi.
“Jika proses lelang dan alokasi anggaran berjalan lancar, musim tanam mendatang diharapkan lebih aman dari ancaman kekeringan.”pungkasnya.
