LOTIM – Ketua DPD Barisan Pemuda Nusantara Kabupaten Lombok Timur, Saparwadi, menyoroti berakhirnya 272 kepala daerah dari jabatannya, dimana pada tahap pertama sebanyak 101 kepala daerah akan mengakhiri masa jabatan pada tahun ini. Penjabat kepala daerah akan mulai bertugas pada pertengahan Mei 2022 dengan jumlah 101 untuk memimpin di 5 provinsi, 6 kota, dan 3 kabupaten.
“Tahun depan lebih banyak lagi, termasuk Bupati Kabupaten Lombok Timur. Ada 171 kepala daerah yang habis masa jabatan, 17 di antaranya merupakan gubernur, termasuk Gubernur NTB. Total, 272 jabatan yang akan lowong tersebut bakal diisi mulai bulan depan,” sebut Saparwadi, kepada awak media, Jum’at (29\4\22).
Saparwadi juga mengatakan, Penjabat kepala daerah kali ini sungguh punya arti tersendiri. Jika penjabat sebelumnya biasanya menjabat dalam hitungan bulan saja, kali ini tahunan, bahkan sampai 2,5 tahun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mereka juga punya kekuasaan besar, kewenangan besar, dan tentu saja berpotensi mengusung atau dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan besar,” kata dia memberikan analisa.
Karena itu, sambung dia, pemerintah mesti cermat, tak boleh main-main dalam memilih penjabat kepala daerah. Mereka yang diangkat, selain harus steril dari kepentingan politik, juga mesti punya kapasitas dan kapabilitas sebagai pemimpin daerah.
Lebih lanjut, Bang Wadik, panggilan akrab Saparwadi mengatakan, Publik tidak ingin para penjabat kepala daerah hanya membawa kepentingan elite kekuasaan untuk mengamankan kepentingan politik menuju Pemilu 2024. Amat tidak elok jika mereka bukannya memperjuangkan kesejahteraan rakyat di daerah, tetapi malah ikut campur dalam urusan elektoral.
“Jangan pula penjabat yang ditunjuk karena proses yang culas. Publik trauma dengan masih banyaknya praktik jual-beli jabatan yang diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,” tukasnya.
Saparwadi yang didampingi ketua harian Ripai Pajrin dan sekjen Mohammad Paisal Pajri meminta Menteri dalam negeri mendengarkan aspirasi masyarakat, agar penjabat terpilih punya legitimasi kuat. Dengan begitu, mereka bisa bekerja maksimal dalam melayani rakyat.
Dirinya juga meminta agar pemilihan penjabat kepala daerah dilakukan secara selektif, memenuhi kualifikasi, berintegritas dan memahami kondisi riil pembangunan daerah yang akan dipimpinnya, sehingga bisa langsung tancap gas melakukan kerja-kerja buat rakyat di daerahnya. Dan yang tepat menurut ketua Bapera bang wadik adalah sekretaris daerah SEKDA masing-masing.
Lebih jauh Bang Wadik mengatakan, Sekda Provinsi pimpinan tinggi madya dan Sekda kabupaten Pejabat Pratama sangat layak memimpin daerah. Langkah tersebut perlu dilakukan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah dan demi kesuksesan persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Opsi Penjabat kepala daerah diisi langsung oleh sekda sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melaksanakan program pembangunan nasional, pelayanan publik, serta kesuksesan persiapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024,” kata Bung Wadik dalam diskusi ‘yang bertema _Penjabat Kepala Daerah: Antara Daulat Rakyat dan Keserentakan Jadwal Pilkada_ yang digelar sambil buka puasa bersama.
Paisal Pajri Sekretaris Bapera Lombok Timur menambahkan, penjabat kepala daerah yang nantinya dipilih harus sudah menguasai kebutuhan dari daerah yang akan dipimpinnya, Jangan setelah menjabat, baru mempelajari lagi dari nol daerah yang dipimpinnya.
“Ingat, sekarang rakyat butuh pemulihan ekonomi yang super cepat dari dampak Covid-19,” ucap Sekretaris Barisan Pemuda Nusantara Kabupaten Lombok Timur memungkasi.
(****)
