LOMBOK TIMUR – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengajak camat dan kepala desa untuk bersinergi guna melakukan re-aktivasi peserta penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), pemdanan data terpadu kesejahteraan sosial, dan Operasi Kejar (opjar) tunggakan PBB sejak tahun 2013. Ajakan tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi Bupati beserta Camat dan Kepala Desa se-Lombok Timur yang berlangsung Kamis, (26/6) di Ballroom Kantor Bupati.
Bupati menjelaskan sejak Mei lalu 95.526 kepesertaan PBI JK Lombok Timur di-nonaktifkan. Hal serupa juga terjadi di seluruh Indonesia. Bupati mengaku telah menyelesaikan persoalan tersebut setelah berkoordinasi dengan kementerian sosial, kendati diakui prosesnya masih berjalan. Namun demikian untuk kesinambungannya dibutuhkan partisipasi aktif kades untuk melakukan pembaruan data penduduknya secara berkala.
“Pemadanan data yang dilakukan juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam pembayaran kepesertaan BPJS yang dibayarkan pemda,” jelas Bupati.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Oleh sebab itu Bupati juga mengingatkan agar kades untuk aktif melaporkan pelayanan kesehatan yang diterima masyarakatnya di layanan kesehatan yang ada. Langkah ini juga sebagai bentuk upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Sementara terkait tunggakan PBB sejak tahun 2013 yang jumlahnya mencapai lebih dari Rp. 55 miliar, Bupati menyampaikan akan menurunkan tim yang dipimpin oleh eselon III didampingi eselon IV dan tenaga honorer untuk melakukan Opjar di tiap Kecamatan
“Kita minta Camat melakukan pengawasan dan koordinasi dengan pihak desa,” terangnya.
Ia menegaskan agar kegiatan ini dilakukan dengan sungguh-sungguh dan saling mendukung antara semua pihak. Bupati berjanji kecamatan dengan realisasi tertinggi akan mendapat hadiah umroh. Opjar ini merupakan hasil rekomendasi BPK RI.
Selanjutnya Sekda, yang mendampingi Bupati pada kesempatan itu menyampaikan dari 95 ribu lebih masyarakat Lombok Timur yang merupakan peserta PBI JKN yang dinonaktifkan, 21 ribu lebih telah dikurangi.
“Dari jumlah tersebut 10 ribu lebih telah meninggal dunia dan hampir 11 ribu pindah. Dengan kondisi tersebut Sekda mengeklaim dapat menghemat Rp 9,5 miliar,” sebutnya.
Terkait penduduk yang sudah meninggal dunia, telah pula ditandatangani akta kematiannya secara kolektif oleh pihak desa. Sekda berharap ke depan, pelaporan kematian dapat dilakukan secepat pelaporan kelahiran.
Sekda menutup penyampaiannya dengan mengingatkan bahwa pelayanan yang baik akan meningkatkan partisipasi masyarakat.
Selain dihadiri camat dan kepala desa, kegiatan tersebut dihadiri pula sejumlah pimpinan OPD terkait seperi Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lombok Timur. ***
Penulis : Royani, S. Kom
