MATARAM – Presidium Integritas Transformasi Kebijakan (ITK) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendukung penuh sikap tegas Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin. Sebelumnya, sebuah video viral memperlihatkan bupati memerintahkan perahu pengangkut wisatawan asing segera meninggalkan perairan Pantai Ekas, Kecamatan Jerowaru.
Ketua Presidium ITK NTB, Achmad Sahib, menegaskan bahwa Bupati Haerul Warisin mengambil langkah ini untuk melindungi kepentingan strategis wilayah, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi Lombok Timur. “Bupati bersikap tegas demi kedaulatan pariwisata daerah,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sahib juga mengungkapkan bahwa pemandu wisata yang membawa wisatawan asing berasal dari luar daerah. “Mereka memanfaatkan perairan Teluk Ekas untuk berselancar tanpa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Justru, aktivitas ini merugikan warga sekitar, maka itu sangatlah wajar” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa lokasi selancar seharusnya memprioritaskan wisatawan yang menginap di Lombok Timur, bukan sekadar menjadi tempat transit di tengah laut. “Sayangnya, gaya komunikasi Bupati yang tegas memicu viralnya kasus ini dan menimbulkan persepsi negatif dari pihak luar.
Bahkan ada pejabat yang makin memperuncing keadaan tanpa mendalami dahulu alasan dari sikap tegas yang diambil H. Irun (Sapaan Akrab Bupati Lombok Timur) terhadap para peselancar diwilayahnya. Hingga meledak tanggapan negatif tanpa menyadari implikasinya akan juga berpengaruh terhadap perkembangan pariwisata yang sedang giat-giatnya diperjuangkan saat ini.” jelasnya.
“Mungkin Kami sependapat dengan Bupati Haji Iron itu karena beliau ingin memastikan Pariwisata Lombok Timur memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Daerah ini tidak boleh hanya jadi tempat singgah tanpa kontribusi ekonomi,” tambah Sahib saat ditemui di Mataram, Sabtu 21 Juni 2025.
Pegiat pariwosata NTB itu juga menekankan bahwa kehadiran wisatawan asing di Pantai Ekas selama ini tidak berdampak positif bagi Lombok Timur, dan karena alasan itu kemudian H.Irun langsung memastikan kondisi dan situasi disitu.
“Faktanya, aktivitas ini justru menggerus perekonomian lokal. Lombok Timur memiliki destinasi bahari yang indah, tetapi Pendapatan Asli Daerah (PAD) jangan sampai mengalir ke wilayah lain saja, dan ini layak disebut ironis sebab keuntungan yang didapatkan tidak terbagi kepada pemilik wilayah” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa kejadian ini bukanlah bentuk pengusiran. “Bupati tetap mengizinkan aktivitas selancar asalkan pemandu wisata tidak menaruh jangkar sembarangan dan mendorong wisatawan beristirahat di sekitar lokasi,” jelasnya.
Masyarakat Perlu Bersikap Bijak dan Dapat Edukasi
Sahib meminta masyarakat menyikapi persoalan ini dengan bijak. “Media harus menjadi sarana edukasi agar publik memahami duduk persoalan sebenarnya,” ujarnya.
Ia mendorong dinas pariwisata kabupaten dan provinsi, serta pelaku usaha pariwisata, untuk segera berkoordinasi. “Mereka perlu turun langsung ke lapangan, membangun komunikasi, dan mencari solusi bersama,” imbaunya.
Selain itu, Sahib mengingatkan pentingnya penempatan pejabat sesuai kompetensi. “Pemimpin daerah harus mengutamakan profesionalisme, bukan balas jasa politik, akibatnya ketika ada Persoalan-persoalan kecil begini saja, mereka tidak mampu melakukan case analisis dan langsung menjustis tanpa koordinasi dengan pihak yang bersangkutan sehingga didominasi oleh “Publik Nigative Perseption” katanya.
Pariwisata NTB Butuh Kolaborasi
Sahib optimis pariwisata NTB memiliki prospek cerah. “Komitmen menjadikan NTB sebagai destinasi dunia sudah mendapat respons positif. Namun, kita butuh dukungan semua pihak,” ujarnya.
Ia menyayangkan komentar negatif di media sosial yang justru memicu polemik. “Netizen seharusnya mendorong diskusi produktif, bukan adu pendapat yang justru memunculkan persoalan baru, seperti hujatan, makian atau ujaran kebencian dan mengarah keunsur pidana karena dibuat makin memanas,” kritiknya.
“Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menitipkan Saran kepada Bapak Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, agar menempatkan orang-orang profesional dan memiliki daya pikir yang Rational untuk memajukan pariwisata NTB, jika ingin benar-benar mendunia”. Ini saya katakan karena disatu pemberitaan media, ada pejabat pariwisata NTB yang juga menyampaikan kesan makin memperkeruh suasana, padahal seharusnya Dinas Pariwisata NTB menjadi penengah dan menetralisir keadaan.
Disisi lain, saya juga mendukung usulan Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri, untuk menyusun regulasi terpadu dan zonasi wisata perbatasan. “Perlu ada batas jelas untuk lokasi selancar agar tidak terjadi konflik antarpeselancar,” jelasnya.
Diapun juga mengingatkan agar isu ini tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. “Jika dibesar-besarkan terus menerus, maka hal ini bisa dijadikan sebagai Isyu yang menarik oleh daaerah lain yang menganggap Pariwisata Lombok merupakan kompetitor, akan bisa saja memanfaatkan situasi ini untuk menjatuhkan kita dengan membangun Isyu kondusifitas yang tidak stabil yang dampaknya pasti menghambat perkembangan pariwisata kita” ungkapnya.
Menanggapi komentar bernada provokatif, Sahib menyebutnya sebagai tindakan tidak bijak. “Alih-alih berpikir maju, malah mempertontonkan kebodohan sendiri,” tegasnya.
“Langkah Bupati Lombok Timur sudah tepat, hanya perlu penyesuaian dalam gaya komunikasi. Namun, situasi seperti ini memang membutuhkan ketegasan,” pungkasnya.
Harapannya, kebijakan penataan di Teluk Ekas akan membawa dampak positif bagi masyarakat dan pariwisata Lombok Timur ke depan.
Penulis : Ach. S
