HARIANLOMBOK.Com– Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur bersama DPRD menggelar Rapat Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ruang Rapat DPRD Lantai 3, Senin (19/01/2026).
Rapat ini menjadi momentum krusial untuk membedah capaian tahun pertama pelaksanaan di 2025 serta merumuskan strategi menghadapi tantangan 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur sekaligus Ketua Satgas MBG, H. Muhammad Juaini Taofik, memaparkan data menggembirakan dari Badan Pusat Statistik (BPS). “Program MBG bukan hanya pemenuhan gizi, tapi motor penggerak ekonomi baru yang berkontribusi nyata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lombok Timur,” tegasnya.
Hadir koordinator wilayah kabupaten-kecamatan serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), rapat menyoroti catatan penting. Sekda mendorong sekolah memimpin langsung momen makan bersama untuk distribusi tepat sasaran.
“Sekolah yang komunikatif dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berjalan lancar,” tambahnya.
Ketua MBG Lombok Timur, Agamawan, mengklarifikasi insiden di Kembangsari: kurangnya edukasi konsumsi (siswa bawa pulang susu kedelai hingga basi) dan kualitas bahan mitra (susu mendekati kedaluwarsa). “Kami perketat seleksi dan pengawasan mitra ke depan,” ujarnya tegas.
Hingga Januari 2026, 213 SPPG terdaftar di sistem, melampaui target 159 unit, meski 40 unit masih persiapan operasional. Tantangan lain adalah validasi data penerima manfaat pasca-revisi Juknis pusat, dengan sinkronisasi Dapodik, EMIS, dan BKKBN untuk tambahan kategori seperti ibu hamil/menyusui, balita, serta penjaga sekolah.
Pemda rencanakan terobosan: bentuk Bidang Monitoring Independen pertengahan 2026 melibatkan masyarakat dan wali murid untuk keluhan cepat. Kepala Regional SPPG, Eko Prasetyo, tekankan monitoring berjenjang oleh Satgas Kabupaten agar kendala lapangan langsung dilaporkan ke provinsi-pusat.
