Oleh : Miharza Irfandi
Pada tahun 2022-2024, Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berjuang untuk mengatasi masalah kemiskinan yang masih tinggi, dengan tingkat kemiskinan sebesar 13,76% pada Maret 2023, sedikit menurun dari 13,89% pada September 2022, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) NTB. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan ini adalah rendahnya tingkat pendidikan di kalangan masyarakat NTB, yang memiliki implikasi luas terhadap kesempatan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat setempat.
Pendidikan memainkan peran kunci dalam memutus rantai kemiskinan. Di NTB, banyak keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan memiliki akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), pada tahun 2023, angka partisipasi sekolah di tingkat SMA/SMK di NTB masih berada di bawah rata-rata nasional, yaitu 64,2% dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 76,8%. Hal ini menunjukkan masih ada banyak anak di NTB yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yang pada gilirannya membatasi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan keluar dari lingkaran kemiskinan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rendahnya tingkat pendidikan ini juga disebabkan oleh beberapa faktor, seperti infrastruktur pendidikan yang kurang memadai, keterbatasan akses ke fasilitas pendidikan, kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas, dan faktor ekonomi yang memaksa anak-anak untuk bekerja daripada bersekolah. Studi yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2023 menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin di NTB lebih mungkin putus sekolah dan terjebak dalam pekerjaan informal berupah rendah, memperkuat siklus kemiskinan antar-generasi.
Lebih lanjut, keterbatasan akses terhadap pendidikan juga diperburuk oleh kondisi geografis NTB yang terdiri dari pulau-pulau dan daerah perbukitan yang sulit dijangkau.
Menurut laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, hanya sekitar 60% rumah tangga di daerah pedesaan yang memiliki akses ke sekolah dasar yang berjarak kurang dari tiga kilometer. Ini menunjukkan adanya kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan yang mempengaruhi angka putus sekolah dan rendahnya partisipasi pendidikan lanjutan di NTB.
Pemerintah NTB telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Salah satunya adalah Program Beasiswa NTB, yang bertujuan untuk memberikan bantuan pendidikan kepada siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Program ini telah menunjukkan hasil yang positif, dengan peningkatan jumlah penerima beasiswa dari 5.000 siswa pada tahun 2022 menjadi 6.500 siswa pada tahun 2023.
Selain itu, Pemerintah NTB bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan di daerah terpencil. Program “Desa Pintar” yang diluncurkan pada tahun 2023, misalnya, berfokus pada pembangunan sekolah di desa-desa yang belum memiliki fasilitas pendidikan yang memadai. Namun, meskipun ada peningkatan, tantangan tetap ada, terutama dalam hal memastikan keberlanjutan program ini dan memperluas jangkauan ke lebih banyak komunitas yang membutuhkan.Pemerintah NTB juga meluncurkan program “Sekolah Unggulan” yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelatihan intensif bagi guru dan pengadaan sarana belajar yang lebih baik. Dengan adanya sekolah unggulan, diharapkan dapat menjadi contoh dan motivasi bagi sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan standar pendidikan mereka.
Untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui pendidikan, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Pemerintah NTB perlu terus memperkuat kebijakan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada akses, tetapi juga kualitas dan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja.
Program pendidikan vokasi dan keterampilan yang terintegrasi dengan sektor industri lokal dapat menjadi solusi untuk meningkatkan keterampilan kerja dan daya saing angkatan kerja di NTB.
Menurut Kementerian Ketenagakerjaan, pada tahun 2023, hanya sekitar 40% angkatan kerja di NTB yang memiliki pendidikan di atas tingkat sekolah dasar, sementara sisanya merupakan pekerja dengan keterampilan dasar atau tanpa keterampilan sama sekali.
Ini menunjukkan bahwa pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja sangat penting untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan di NTB.
Selain itu, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan anak-anak mereka dan mempromosikan pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang untuk kesejahteraan keluarga juga sangat penting.
Inisiatif seperti pelatihan orang tua dan kampanye kesadaran masyarakat dapat membantu mengubah persepsi tentang nilai pendidikan di kalangan masyarakat miskin. Upaya ini dapat dilengkapi dengan program-program seperti beasiswa penuh untuk pendidikan tinggi bagi siswa dari keluarga miskin yang berprestasi, sehingga memberikan dorongan tambahan bagi keluarga untuk memprioritaskan pendidikan.
Pentingnya Investasi Pendidikan untuk Mengatasi Kemiskinan di NTB Pendidikan adalah kunci untuk mengatasi kemiskinan di NTB.
Dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, serta memastikan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, NTB dapat memutus siklus kemiskinan dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik bagi generasi mendatang. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk mencapai tujuan ini dan memastikan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh masyarakat NTB.
Investasi dalam pendidikan bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat, termasuk sektor swasta dan lembaga non-pemerintah. Dengan komitmen bersama untuk meningkatkan pendidikan, NTB dapat berharap untuk masa depan yang lebih makmur dan berkelanjutan.
Penulis adalah Perhimpunan Intelektual Muda Jogja – Lombok (PIMDA-JOGLO)
Penulis : Miharza Irfandi
