Upaya Halau Penjualan Pulau-Pulau Kecil, Korem 162/WB inisiasi Pertemuan Dengan Pemerintah Daerah

- Jurnalis

Rabu, 18 Januari 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mataram–Rapat koordinasi membahasan tentang pendataan pulau-pulau di wilayah Provinsi NTB, Selasa 17/1/2023 merupakan inisiatif KOREM 162/WB.

Rapat pendataan pulau kecil dipimpin Kepala DPM & PTSP Prov. NTB, Ir.H. Muhamad Rum bel MT bersama Kasrem 162 Wira Bhakti Kolonel Inf Lalu Habibburrahim Wiradharma, melibatkan Kasiter Kasrem 162/WB Kolonel Czi Putu Dwi Andika, Perwakilan kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB Yusmi. Z, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Fajar Ardiansyah, BPKAD. H.M Trinarto, Kanwil BPN Prov NTB Tri Harjanto, Dinas PUPR Prov NTB Edi Sumantri, ST, Sekretaris DPM dan PTSP PROV NTB Wahyu Hidayat, S.STP.,MAP.

Di awal rapat, H.M.Rum menyampaikan sejumlah hal salah satunya yaitu berkaitan adanya isu-isu yang menyatakan bahwa beberapa pulau yang dijual ke pihak asing sehingga perlu adanya antisipasi.
Berkaitan dengan hal tersebut kita perlu mengumpulkan informasi mengenai pulau -pulau kecil yang ada di NTB dari masing masing dinas termasuk data dari Korem, sesuai rapat siang ini yaitu membahas data dan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang berada dalam wilayah Provinsi NTB.

Kasrem 162 Wira Bhakti Kolonel Inf Lalu Habibburrahim Wiradharma, menyampaikan Terkait pulau -pulau kecil yang ada di NTB tentunya ada kaitannya dengan tugas TNI. Bahwa kondisi kita di NTB tidak jauh beda dengan NTT yaitu kita memiliki Pulau-pulau kecil.Dengan adanya pemberitaan penjualan pulau-pulau keci tersebut menjadi perhatian kita bersama.

Disatu sisi, memang kita harus mengatur masyarakat kita yang ada di Pulau-pulau kecil, dihawatirkan ini akan berkembang apabila tidak dimanfaatkan dan tidak berpenghuni (tidak dikelola dengan baik) akan dimanfaatkan oleh masyarakat dan dijadikan hak milik serta bisa diperjual belikan. Sambungnya.

Kami sengaja menginisiasi rapat ini untuk mengingatkan dan mengajak kepada semua instansi yang terkait untuk menjaga pulau pulau kecil yang ada di NTB baik yang berpenghuni maupun tidak sebagai aset masa depan propinsi NTB, jelas Kasrem 162/WB.

Baca Juga :  Hasil Rapat Bersama Komisi II DPRI , Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026 Ditetapkan Rp9,49 Triliun

Perlu menjadi atensi kita bersama Agar ada kesamaan Data dengan instansi terkait dan Langkah serta upaya yang kita lakukan terkait penanganan kedepannya agar tidak bermasalah. Kami dari Korem akan tetap mensupport pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap Pulau-pulau kecil yang ada di NTB. Tegas Kolonel Habib Akrab disapa.

Baca Juga :  Pilkada Lombok Timur 2024, Luthfi-Wahid dapat No. 4, dari Rakyat oleh Rakyat dan untuk Rakyat 

Setelah mendengar berbagai masukan dari Peserta rapat dan data dari Kemendagri yang berupa Keputusan Mentri dalam negri Nomor 050-145 tahun 2022 tentang pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintah dan pulau Ada sebanyak 403 Pulau-pulau kecil yang ada di NTB terdiri Lobar 126 pulau, Loteng 44 pulau, Lotim 65 pulau, sumbawa 23 pulau.Bima 65 pulau Dompu 58 pulau, KSB 19 pulau.dan KLU 3 buah pulau. serta hasil pendataan ini sudah dilakukan klarifikasi di seluruh Kab/Kota termasuk penamaan pulau-pulau tersebut.

Dengan ada kesamaan data ini nantinya akan dibentuk SATGAS untuk melakukan pengecekan di lapangan terkait kondisi riil dilapangan sehingga dapat di kelola dengan baik untuk masyarakat NTB. ( Penrem 162/WB )

Berita Terkait

Dari Kota Mataram, KPK Mulai Rangkaian JNBA 2026 untuk Perkuat Budaya Int
Dari Latihan Militer ke Pelayanan Publik: Wamen Ossy Harap ASN Komcad Terapkan Nilai Disiplin dan Empati
Musnahkan 591.64 Gram Ganja, Kapolresta Mataram Ajak Masyarakat Bersama Berantas Narkoba
Copee Morning, Perekat Hubungan Korem 162/WB Dengan Insan Jurnalis
Pancasila sebagai Fondasi Perdamaian Dunia, Tema Peringatan Harlah 2026 di ATR/BPN
SPPG Sukaraja 3 Tetap Beroperasi Meski Diduga Belum Penuhi Standar BGN, Ada Apa dengan Pengawasan?
Polres Lombok Timur Tegaskan Penindakan Lalu Lintas Bersifat Rutin dan Dinamis, Bukan Operasi Terpusat
Hindari Kesalahan Administrasi Tanah, Ketahui Fungsi Pengecekan Sertipikat dan SKPT
Berita ini 83 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juni 2026 - 05:07 WIB

Dari Kota Mataram, KPK Mulai Rangkaian JNBA 2026 untuk Perkuat Budaya Int

Kamis, 11 Juni 2026 - 08:00 WIB

Dari Latihan Militer ke Pelayanan Publik: Wamen Ossy Harap ASN Komcad Terapkan Nilai Disiplin dan Empati

Sabtu, 6 Juni 2026 - 07:56 WIB

Musnahkan 591.64 Gram Ganja, Kapolresta Mataram Ajak Masyarakat Bersama Berantas Narkoba

Selasa, 2 Juni 2026 - 15:54 WIB

Pancasila sebagai Fondasi Perdamaian Dunia, Tema Peringatan Harlah 2026 di ATR/BPN

Selasa, 2 Juni 2026 - 11:17 WIB

SPPG Sukaraja 3 Tetap Beroperasi Meski Diduga Belum Penuhi Standar BGN, Ada Apa dengan Pengawasan?

Senin, 25 Mei 2026 - 11:53 WIB

Polres Lombok Timur Tegaskan Penindakan Lalu Lintas Bersifat Rutin dan Dinamis, Bukan Operasi Terpusat

Selasa, 19 Mei 2026 - 12:26 WIB

Hindari Kesalahan Administrasi Tanah, Ketahui Fungsi Pengecekan Sertipikat dan SKPT

Minggu, 17 Mei 2026 - 21:19 WIB

Menjelang Musda, Sekjen Demokrat Buka Pintu Lebar untuk Tokoh Muda NTB

Berita Terbaru