HARIANLOMBOK.Com- Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menghadiri Rapat Paripurna XII rapat ke–3 masa sidang III DPRD Kabupaten Lombok Timur, dalam rangka penyampaian tanggapan eksekutif terhadap pandangan fraksi-fraksi atas pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Jum’at (11-07-2024).
Dalam rapat tersebut, Wabup menyampaikan bahwa realisasi belanja daerah mencapai Rp3,208 triliun atau 94,32% dari target Rp3,401 triliun. Beberapa pembayaran program tahun 2024 diselesaikan pada awal Februari 2025. “Pentingnya efisiensi, ketepatan pelaksanaan, serta akuntabilitas dalam penyusunan anggaran oleh tiap OPD,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dijelaskan pula bahwa sumber belanja terbesar berasal dari DAK Fisik dan Non Fisik, DAU untuk sektor prioritas, DBH CHT, serta dana BLUD dari rumah sakit dan puskesmas. “Perlunya target PAD yang realistis, dengan mengacu pada potensi riil dan data tahun sebelumnya sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS perubahan APBD 2025 dan APBD 2026″jelasnya.
Pemerintah daerah juga berkomitmen memperbaiki tata kelola BUMD dan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta peningkatan kapasitas SDM pajak. Terkait PBB-P2, Pemda tengah melakukan sinkronisasi data antara aplikasi SIMPBB dan data manual, serta memproses penghapusan piutang pajak yang telah kedaluwarsa.
Pengelolaan parkir pasar juga menjadi perhatian, dengan pembagian tanggung jawab antar OPD agar dapat menjadi sumber PAD yang optimal. Sementara itu, meski tembakau tidak termasuk komoditas subsidi pupuk berdasarkan regulasi terbaru, Pemkab telah mengajukan permohonan kepada Kementerian Pertanian agar komoditas unggulan ini dapat diperhitungkan.
Dalam bidang kepegawaian, Pemkab menindaklanjuti penataan tenaga Non-ASN melalui seleksi PPPK, memastikan upah sesuai regulasi terbaru. Di sektor kesehatan, Pemkab mempermudah akses layanan cukup dengan KTP atau KK, dan mendorong fasilitas kesehatan untuk mengedepankan pelayanan dibanding birokrasi.
Komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel kembali ditekankan Wabup sebagai upaya nyata demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
