TAMBANG : Simbol Tamaknya Oliqarqi, Kebodohan Penguasa Mempersempit Peluang Rakyat Untuk Pintar

- Jurnalis

Selasa, 14 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sumbawa – Di Selatan Sumbawa, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) bersiap membuka Blok Elang–Dodo–Rinti. Seolah tambang Batu Hijau yang sudah menganga belum cukup, konsesi baru ini diproyeksikan menyimpan cadangan tembaga dan emas jutaan ton. Namun setiap gram logam yang terangkat dari kedalaman selalu punya harga yang tak tertulis—harga yang sering kali dibayar dengan hutan yang gundul, sungai yang keruh, dan tanah yang kehilangan daya hidupnya.

Jika kita membaca sejarah seperti dibedah Jared Diamond dalam Collapse, nasib peradaban sering diputuskan oleh satu keputusan sederhana: bagaimana mereka memperlakukan lingkungannya. Bangsa Viking di Greenland gagal karena membabat habis hutan untuk memanaskan besi dan membangun kapal, sementara masyarakat Pulau Tikopia di Pasifik bertahan karena dengan sadar membatasi populasi dan menebang pohon sesuai kemampuan pulih alam. Sumbawa kini berada di simpang jalan yang sama.
Di Batu Hijau, AMNT sudah meninggalkan jejak yang bisa kita ukur. Pembuangan limbah tambang ke laut dalam (Deep Sea Tailings Placement/DSTP) tercatat mencapai jutaan ton per tahun.

Baca Juga :  Pemda dan DPRD Lotim Tandatangani Nota Kesepakatan Perubahan KUA - PPAS Tahun Anggaran 2025 

Meski diklaim “aman”, penelitian independen menunjukkan peningkatan logam berat di sedimen Teluk Senunu dan menurunnya keanekaragaman biota laut. Hutan di sekitar tambang menyusut, dan aliran sungai kecil yang dahulu jernih kini musiman, penuh endapan lumpur. Jika pola ini berulang di Blok Elang–Dodo–Rinti—wilayah berhutan lebat dan menjadi tangkapan air utama bagi desa-desa sekitar—kerusakan ekologis hanya soal waktu.

Ironisnya, publik tak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dikerjakan AMNT. Detail studi kelayakan (DFS) jarang diumumkan, konsultasi publik sering formalitas, dan informasi teknis cenderung terkunci di balik pintu rapat berpendingin udara. Kita diminta percaya pada jargon “teknologi ramah lingkungan” sambil menutup mata pada risiko nyata di lapangan.

Ini mengingatkan kita pada kisah dalam Guns, Germs, and Steel tentang bagaimana segelintir kekuatan teknologi bisa menguasai sumber daya dan membungkam suara masyarakat lokal—bukan karena masyarakat itu bodoh, tetapi karena akses pengetahuan sengaja dipersempit.

Dalam The World Until Yesterday, Diamond menggambarkan bagaimana masyarakat tradisional memiliki kearifan menjaga ekosistem: hutan dianggap kerabat, sungai adalah bagian dari tubuh. Jika prinsip ini dilupakan, kita akan membayar mahal. Seperti pepatah kuno yang berbunyi, “Ketika pohon terakhir ditebang, ketika ikan terakhir ditangkap, barulah kita sadar bahwa kita tidak bisa memakan uang.”

Baca Juga :  Politik Orang Sasak : Politik Ormas dan Politik Timuk Bat Lauk Daye

Sumbawa kini berhadapan dengan pepatah itu, bukan sekadar kata-kata.
Pertanyaannya sederhana tapi mendesak: apakah kita akan mengulang kesalahan peradaban yang runtuh karena keserakahan, atau memilih jalan yang lebih bijak dengan menuntut transparansi, tata kelola yang ketat, dan keberpihakan pada daya dukung alam? Pilihan ini bukan sekadar milik pemerintah atau korporasi. Ini adalah ujian bagi seluruh masyarakat Sumbawa—apakah kita akan mewariskan tanah yang subur untuk anak cucu, atau sekadar meninggalkan lubang menganga yang mengilap sesaat tapi mematikan selamanya.

sumber :  Abdul Haji Sap

Ketua Presedium ITK Sumbawa

Berita Terkait

Dinsos Lotim Buka Pengaduan Data Perlinsos hingga Desember, Warga Bisa Sanggah Desil
Terobosan BPN: 17 Kantah Terapkan PERINTIS 10 Hari, Warga Samarinda Bisa Ambil Sertipikat Lebih Cepat dari Jadwal
Lantik PLT Sekda, Wabup Nurul Adha Ingatkan, ‘Melantik Itu Tidak Berat, Yang Berat Amanah Jabatan”
Di Wisuda Politeknik Agraria STPN, Sri Sultan Tekankan: Ilmu Pertanahan Harus Menghubungkan Peta, Manusia, dan Martabat
Masyarakat Rasakan Kemudahan Layanan Pengukuran Terjadwal Setelah Membayar SPS 
Kepala Dinas Dukcapil Lombok Timur: Pencapaian IKD Sudah 11,17% dari Target 15%
Layanan Pengukuran Terjadwal Diluncurkan, Masyarakat Dapat Kepastian Waktu Pengukuran Tanah
Indikasi Korupsi Dana Hibah Pilkada Lombok Barat 2024, Naik Tingkat Penyidikan Kejari Mataram 
Berita ini 104 kali dibaca
TAMBANG : Simbol Tamaknya Oliqarqi, Kebodohan Penguasa Mempersempit Peluang Rakyat Untuk Pintar

Berita Terkait

Jumat, 18 September 2026 - 11:05 WIB

Dinsos Lotim Buka Pengaduan Data Perlinsos hingga Desember, Warga Bisa Sanggah Desil

Kamis, 17 September 2026 - 18:03 WIB

Terobosan BPN: 17 Kantah Terapkan PERINTIS 10 Hari, Warga Samarinda Bisa Ambil Sertipikat Lebih Cepat dari Jadwal

Selasa, 8 September 2026 - 09:03 WIB

Lantik PLT Sekda, Wabup Nurul Adha Ingatkan, ‘Melantik Itu Tidak Berat, Yang Berat Amanah Jabatan”

Senin, 7 September 2026 - 16:09 WIB

Di Wisuda Politeknik Agraria STPN, Sri Sultan Tekankan: Ilmu Pertanahan Harus Menghubungkan Peta, Manusia, dan Martabat

Kamis, 3 September 2026 - 09:16 WIB

Masyarakat Rasakan Kemudahan Layanan Pengukuran Terjadwal Setelah Membayar SPS 

Rabu, 26 Agustus 2026 - 16:39 WIB

Kepala Dinas Dukcapil Lombok Timur: Pencapaian IKD Sudah 11,17% dari Target 15%

Rabu, 19 Agustus 2026 - 13:14 WIB

Layanan Pengukuran Terjadwal Diluncurkan, Masyarakat Dapat Kepastian Waktu Pengukuran Tanah

Minggu, 16 Agustus 2026 - 15:37 WIB

Indikasi Korupsi Dana Hibah Pilkada Lombok Barat 2024, Naik Tingkat Penyidikan Kejari Mataram 

Berita Terbaru