DPRD Lombok Timur Soroti Transfer Ganda Rp 2 Miliar pada Bantuan UMKM

- Jurnalis

Senin, 2 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HARIANLOMBOK.Com- Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Timur menggelar rapat kerja krusial bersama Dinas Koperasi dan UKM di Gedung DPRD lantai 2, Senin (2/2/2026). Rapat ini bertujuan mengevaluasi penyaluran bantuan modal UMKM, sekaligus mendorong perbaikan sistem agar lebih akuntabel dan tepat sasaran.

 

Suasana rapat memanas ketika terungkap indikasi masalah serius pada salah satu mitra perbankan. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM, ditemukan kasus transfer ganda senilai lebih dari Rp2 miliar yang hanya terjadi pada penyaluran melalui Bank BRI.

 

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Amrul Jihadi, ST, didampingi Wakil Ketua I DPRD, M. Waes Al Qarni, SE. Mereka menyoroti ketimpangan sistem distribusi bantuan. “Padahal, penyaluran melibatkan berbagai bank seperti BCA, BNI, Bank Mandiri, Bank NTB Syariah, Sea Bank (melalui BSI), dan Bank BRI,” Jelasnya.

Baca Juga :  Gerak Cepat Lawan Duka: BAZNAS dan KNPI Lotim Salurkan Sembako ke Korban Banjir Ekas Buana

 

Sembari mengatakan anehnya lagi, kendala teknis berupa transfer ganda ini eksklusif ditemukan di Bank BRI, sementara bank lainnya berjalan aman dan lancar. Komisi III meminta klarifikasi tegas serta tindak lanjut cepat dari Bank BRI agar tidak merugikan keuangan daerah maupun pelaku UMKM sebagai penerima manfaat.

 

Untuk itu DPRD juga mendorong perbaikan sistem penyaluran secara menyeluruh, termasuk penguatan koordinasi dengan pihak perbankan. Langkah ini diharapkan mencegah kebocoran anggaran di masa depan, sehingga bantuan modal benar-benar menjadi stimulus nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat Lombok Timur bukan justru memicu kerumitan administratif.

Baca Juga :  Senggigi Sunset Show Terobosan Baru, Meramaikan Pusat Central Pariwasata NTB

 

“Kami menekankan pentingnya validasi data dan pengawasan ketat. Rapat kerja ini adalah bagian dari fungsi pengawasan kami untuk memastikan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berjalan sesuai ketentuan,” tegas Amrul Jihadi.

 

Berita Terkait

Kodam XXX/Rinambora Resmi Terbentuk, Presiden Prabowo Tunjuk Mayjen Edi Saputra Sebagai Pangdam Pertama
Upacara HUT TNI 81, Korem 162/WB Teguhkan Komitmen “TNI kuat Bersama rakyat”
Kurangi Peran “Joki” Sertifikat, ATR/BPN Hadirkan MasNya untuk Edukasi Warga di TikTok
Konstatering Laham Samota, Kuasa Hukum Sri Marjuni Beberkan Perbedaan Batas dan Letak Objek 
KPK Ringkus Tersangka Dugaan Pemerasan Di Pemkab Bolaang Mongondow Utara
Senggigi Sunset Show Terobosan Baru, Meramaikan Pusat Central Pariwasata NTB
Dinsos Lotim Buka Pengaduan Data Perlinsos hingga Desember, Warga Bisa Sanggah Desil
Terobosan BPN: 17 Kantah Terapkan PERINTIS 10 Hari, Warga Samarinda Bisa Ambil Sertipikat Lebih Cepat dari Jadwal
Berita ini 117 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 12:30 WIB

Kodam XXX/Rinambora Resmi Terbentuk, Presiden Prabowo Tunjuk Mayjen Edi Saputra Sebagai Pangdam Pertama

Senin, 5 Oktober 2026 - 21:28 WIB

Upacara HUT TNI 81, Korem 162/WB Teguhkan Komitmen “TNI kuat Bersama rakyat”

Jumat, 2 Oktober 2026 - 15:25 WIB

Kurangi Peran “Joki” Sertifikat, ATR/BPN Hadirkan MasNya untuk Edukasi Warga di TikTok

Rabu, 30 September 2026 - 17:17 WIB

Konstatering Laham Samota, Kuasa Hukum Sri Marjuni Beberkan Perbedaan Batas dan Letak Objek 

Kamis, 24 September 2026 - 13:10 WIB

KPK Ringkus Tersangka Dugaan Pemerasan Di Pemkab Bolaang Mongondow Utara

Jumat, 18 September 2026 - 11:05 WIB

Dinsos Lotim Buka Pengaduan Data Perlinsos hingga Desember, Warga Bisa Sanggah Desil

Kamis, 17 September 2026 - 18:03 WIB

Terobosan BPN: 17 Kantah Terapkan PERINTIS 10 Hari, Warga Samarinda Bisa Ambil Sertipikat Lebih Cepat dari Jadwal

Rabu, 16 September 2026 - 14:26 WIB

Hasbi Kades Kuripan’ Induk: Visi Misi Hanya Retorika, Masyarakat Menunggu Ekspektasi

Berita Terbaru