DPRD Lombok Timur Soroti Transfer Ganda Rp 2 Miliar pada Bantuan UMKM

- Jurnalis

Senin, 2 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HARIANLOMBOK.Com- Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Timur menggelar rapat kerja krusial bersama Dinas Koperasi dan UKM di Gedung DPRD lantai 2, Senin (2/2/2026). Rapat ini bertujuan mengevaluasi penyaluran bantuan modal UMKM, sekaligus mendorong perbaikan sistem agar lebih akuntabel dan tepat sasaran.

 

Suasana rapat memanas ketika terungkap indikasi masalah serius pada salah satu mitra perbankan. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM, ditemukan kasus transfer ganda senilai lebih dari Rp2 miliar yang hanya terjadi pada penyaluran melalui Bank BRI.

 

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Amrul Jihadi, ST, didampingi Wakil Ketua I DPRD, M. Waes Al Qarni, SE. Mereka menyoroti ketimpangan sistem distribusi bantuan. “Padahal, penyaluran melibatkan berbagai bank seperti BCA, BNI, Bank Mandiri, Bank NTB Syariah, Sea Bank (melalui BSI), dan Bank BRI,” Jelasnya.

Baca Juga :  Tindakan Arogan Polda Terhadap Setwil NTB, Ketua Presidium FPII Lempar Surat Protes Ke Kapolri

 

Sembari mengatakan anehnya lagi, kendala teknis berupa transfer ganda ini eksklusif ditemukan di Bank BRI, sementara bank lainnya berjalan aman dan lancar. Komisi III meminta klarifikasi tegas serta tindak lanjut cepat dari Bank BRI agar tidak merugikan keuangan daerah maupun pelaku UMKM sebagai penerima manfaat.

 

Untuk itu DPRD juga mendorong perbaikan sistem penyaluran secara menyeluruh, termasuk penguatan koordinasi dengan pihak perbankan. Langkah ini diharapkan mencegah kebocoran anggaran di masa depan, sehingga bantuan modal benar-benar menjadi stimulus nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat Lombok Timur bukan justru memicu kerumitan administratif.

Baca Juga :  DPD II KNPI Lotim Gelar Dialog Publik, Bahas Strategi Pengembangan Pariwisata dan Tata Ruang

 

“Kami menekankan pentingnya validasi data dan pengawasan ketat. Rapat kerja ini adalah bagian dari fungsi pengawasan kami untuk memastikan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berjalan sesuai ketentuan,” tegas Amrul Jihadi.

 

Berita Terkait

Sinergi BPN-Kejari Percepat Legalitas Aset Tanah di Desa Dadap
Balita 2,5 Tahun Hilang Tanpa Jejak, Tim SAR Gabungan Susuri Sungai Sembalun
RSUD dr. R. Soedjono Selong Gelar In House Training (IHT) Code Stroke, Usung Tema “Time Is Brain”
Peringatan BPN Lotim : Desa Lamban Lengkapi Berkas PTSL 2026 Terancam Kehilangan Jatah Sertifikat
Safwan Beberkan Titik Rawan Lalu Lintas Mudik Lotim: Rarang, Masbagik, dan Aikmel Prioritas Utama
Penyuluhan PTSL 2026 di Kelayu Jorong: Lengkapi Dokumen dan Pasang Patok Batas Tanah
Usai Laporan Korban, Polsek Aikmel Tetapkan Tersangka Penganiayaan IRT
Kantah Lombok Timur Lantik Panitia PTSL 2026,Target Sertifikasi 10.738 Bidang Tanah
Berita ini 79 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 11 Maret 2026 - 11:06 WIB

Sinergi BPN-Kejari Percepat Legalitas Aset Tanah di Desa Dadap

Selasa, 10 Maret 2026 - 10:21 WIB

Balita 2,5 Tahun Hilang Tanpa Jejak, Tim SAR Gabungan Susuri Sungai Sembalun

Jumat, 6 Maret 2026 - 11:05 WIB

RSUD dr. R. Soedjono Selong Gelar In House Training (IHT) Code Stroke, Usung Tema “Time Is Brain”

Kamis, 5 Maret 2026 - 12:22 WIB

Peringatan BPN Lotim : Desa Lamban Lengkapi Berkas PTSL 2026 Terancam Kehilangan Jatah Sertifikat

Rabu, 4 Maret 2026 - 16:17 WIB

Penyuluhan PTSL 2026 di Kelayu Jorong: Lengkapi Dokumen dan Pasang Patok Batas Tanah

Jumat, 27 Februari 2026 - 09:37 WIB

Usai Laporan Korban, Polsek Aikmel Tetapkan Tersangka Penganiayaan IRT

Kamis, 26 Februari 2026 - 20:24 WIB

Kantah Lombok Timur Lantik Panitia PTSL 2026,Target Sertifikasi 10.738 Bidang Tanah

Kamis, 26 Februari 2026 - 16:08 WIB

Lombok Timur Capai 35% Target CKG PHTC: Menuju 100% Skrining Gratis 2026

Berita Terbaru

Lombok Timur

Sinergi BPN-Kejari Percepat Legalitas Aset Tanah di Desa Dadap

Rabu, 11 Mar 2026 - 11:06 WIB