DPRD Lombok Timur Soroti Transfer Ganda Rp 2 Miliar pada Bantuan UMKM

- Jurnalis

Senin, 2 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HARIANLOMBOK.Com- Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Timur menggelar rapat kerja krusial bersama Dinas Koperasi dan UKM di Gedung DPRD lantai 2, Senin (2/2/2026). Rapat ini bertujuan mengevaluasi penyaluran bantuan modal UMKM, sekaligus mendorong perbaikan sistem agar lebih akuntabel dan tepat sasaran.

 

Suasana rapat memanas ketika terungkap indikasi masalah serius pada salah satu mitra perbankan. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM, ditemukan kasus transfer ganda senilai lebih dari Rp2 miliar yang hanya terjadi pada penyaluran melalui Bank BRI.

 

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Amrul Jihadi, ST, didampingi Wakil Ketua I DPRD, M. Waes Al Qarni, SE. Mereka menyoroti ketimpangan sistem distribusi bantuan. “Padahal, penyaluran melibatkan berbagai bank seperti BCA, BNI, Bank Mandiri, Bank NTB Syariah, Sea Bank (melalui BSI), dan Bank BRI,” Jelasnya.

Baca Juga :  Dukungan untuk UMKM : Musyafirin Janjikan Kebijakan Proaktif di Sumbawa

 

Sembari mengatakan anehnya lagi, kendala teknis berupa transfer ganda ini eksklusif ditemukan di Bank BRI, sementara bank lainnya berjalan aman dan lancar. Komisi III meminta klarifikasi tegas serta tindak lanjut cepat dari Bank BRI agar tidak merugikan keuangan daerah maupun pelaku UMKM sebagai penerima manfaat.

 

Untuk itu DPRD juga mendorong perbaikan sistem penyaluran secara menyeluruh, termasuk penguatan koordinasi dengan pihak perbankan. Langkah ini diharapkan mencegah kebocoran anggaran di masa depan, sehingga bantuan modal benar-benar menjadi stimulus nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat Lombok Timur bukan justru memicu kerumitan administratif.

Baca Juga :  Evaluasi MBG Lombok Timur 2025: Capaian Gemilang dan Strategi Penguatan 2026

 

“Kami menekankan pentingnya validasi data dan pengawasan ketat. Rapat kerja ini adalah bagian dari fungsi pengawasan kami untuk memastikan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berjalan sesuai ketentuan,” tegas Amrul Jihadi.

 

Berita Terkait

Yusri Ketua DPRD Lotim Ikuti Retret Nasional di Akmil Magelang, Perkuat Wawasan Kebangsaan
Menteri Nusron Tekankan Prinsip Kebermanfaatan dalam Pengabdian Diacara Pengukuhan MUI NTB
Nusron Wahid Bongkar Penyebab Sertipikat NTB Terhambat: BPHTB Jadi Musuh, Perda Solusinya
PDAM Lotim Diminta Dukung Penuh Program MBG dan Koperasi Merah Putih dengan Air Bersih
Polres Lotim Galakkan Tilang Lagi, Kesadaran Berlalu Lintas Masyarakat Menurun
Paripurna DPRD Lombok Timur: LKPJ 2025 Disahkan, Bupati Komitmen Perbaiki Koordinasi Dana Pusat
Antisipasi Modus Penipuan, ATR/BPN Imbau Warga Verifikasi Petugas Pengukur Tanah
Wabup Edwin di Paripurna DPRD: Pendapatan Melebihi Target, Kemiskinan Susut ke 13,53%  
Berita ini 87 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 15 April 2026 - 16:37 WIB

Yusri Ketua DPRD Lotim Ikuti Retret Nasional di Akmil Magelang, Perkuat Wawasan Kebangsaan

Senin, 13 April 2026 - 09:19 WIB

Menteri Nusron Tekankan Prinsip Kebermanfaatan dalam Pengabdian Diacara Pengukuhan MUI NTB

Minggu, 12 April 2026 - 17:29 WIB

Nusron Wahid Bongkar Penyebab Sertipikat NTB Terhambat: BPHTB Jadi Musuh, Perda Solusinya

Kamis, 9 April 2026 - 11:49 WIB

PDAM Lotim Diminta Dukung Penuh Program MBG dan Koperasi Merah Putih dengan Air Bersih

Rabu, 8 April 2026 - 10:05 WIB

Paripurna DPRD Lombok Timur: LKPJ 2025 Disahkan, Bupati Komitmen Perbaiki Koordinasi Dana Pusat

Minggu, 5 April 2026 - 07:46 WIB

Antisipasi Modus Penipuan, ATR/BPN Imbau Warga Verifikasi Petugas Pengukur Tanah

Jumat, 3 April 2026 - 07:35 WIB

Wabup Edwin di Paripurna DPRD: Pendapatan Melebihi Target, Kemiskinan Susut ke 13,53%  

Kamis, 2 April 2026 - 16:35 WIB

Keamanan Berlapis di Layanan Pertanahan: ATR/BPN Tekan Risiko Pencurian Sertipikat

Berita Terbaru