DPRD Lombok Timur Soroti Transfer Ganda Rp 2 Miliar pada Bantuan UMKM

- Jurnalis

Senin, 2 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HARIANLOMBOK.Com- Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Timur menggelar rapat kerja krusial bersama Dinas Koperasi dan UKM di Gedung DPRD lantai 2, Senin (2/2/2026). Rapat ini bertujuan mengevaluasi penyaluran bantuan modal UMKM, sekaligus mendorong perbaikan sistem agar lebih akuntabel dan tepat sasaran.

 

Suasana rapat memanas ketika terungkap indikasi masalah serius pada salah satu mitra perbankan. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM, ditemukan kasus transfer ganda senilai lebih dari Rp2 miliar yang hanya terjadi pada penyaluran melalui Bank BRI.

 

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Amrul Jihadi, ST, didampingi Wakil Ketua I DPRD, M. Waes Al Qarni, SE. Mereka menyoroti ketimpangan sistem distribusi bantuan. “Padahal, penyaluran melibatkan berbagai bank seperti BCA, BNI, Bank Mandiri, Bank NTB Syariah, Sea Bank (melalui BSI), dan Bank BRI,” Jelasnya.

Baca Juga :  Rapat Persiapan Pembaruan Zona Nilai Tanah 2026 Digelar di Aula Kantah Lotim 

 

Sembari mengatakan anehnya lagi, kendala teknis berupa transfer ganda ini eksklusif ditemukan di Bank BRI, sementara bank lainnya berjalan aman dan lancar. Komisi III meminta klarifikasi tegas serta tindak lanjut cepat dari Bank BRI agar tidak merugikan keuangan daerah maupun pelaku UMKM sebagai penerima manfaat.

 

Untuk itu DPRD juga mendorong perbaikan sistem penyaluran secara menyeluruh, termasuk penguatan koordinasi dengan pihak perbankan. Langkah ini diharapkan mencegah kebocoran anggaran di masa depan, sehingga bantuan modal benar-benar menjadi stimulus nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat Lombok Timur bukan justru memicu kerumitan administratif.

Baca Juga :  Pimpinan dan Anggota DPRD Lombok Timur Turut Berduka Cita

 

“Kami menekankan pentingnya validasi data dan pengawasan ketat. Rapat kerja ini adalah bagian dari fungsi pengawasan kami untuk memastikan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berjalan sesuai ketentuan,” tegas Amrul Jihadi.

 

Berita Terkait

PLH Sekda Lombok Barat Pantau Kesiapan Petugas Damkar Mat dan Waspadai Aduan Prank
Masyarakat Rasakan Kemudahan Layanan Pengukuran Terjadwal Setelah Membayar SPS 
Siswa SMP Dilarang Bawa Motor, Pemkab Lombok Timur Ditantang Siapkan Angkutan Pelajar
Sadar Lingkungan Bersih, SIMBAR Ajak Pokdarwis Bersihkan Sampah Pantai Cemare
Kepala Dinas Dukcapil Lombok Timur: Pencapaian IKD Sudah 11,17% dari Target 15%
Revitalisasi Sekolah di Lotim Bertambah, Data Dapodik Jadi Acuan
Layanan Pengukuran Terjadwal Diluncurkan, Masyarakat Dapat Kepastian Waktu Pengukuran Tanah
Indikasi Korupsi Dana Hibah Pilkada Lombok Barat 2024, Naik Tingkat Penyidikan Kejari Mataram 
Berita ini 115 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 5 September 2026 - 09:39 WIB

PLH Sekda Lombok Barat Pantau Kesiapan Petugas Damkar Mat dan Waspadai Aduan Prank

Kamis, 3 September 2026 - 09:16 WIB

Masyarakat Rasakan Kemudahan Layanan Pengukuran Terjadwal Setelah Membayar SPS 

Rabu, 2 September 2026 - 08:33 WIB

Siswa SMP Dilarang Bawa Motor, Pemkab Lombok Timur Ditantang Siapkan Angkutan Pelajar

Senin, 31 Agustus 2026 - 09:11 WIB

Sadar Lingkungan Bersih, SIMBAR Ajak Pokdarwis Bersihkan Sampah Pantai Cemare

Rabu, 26 Agustus 2026 - 12:40 WIB

Revitalisasi Sekolah di Lotim Bertambah, Data Dapodik Jadi Acuan

Rabu, 19 Agustus 2026 - 13:14 WIB

Layanan Pengukuran Terjadwal Diluncurkan, Masyarakat Dapat Kepastian Waktu Pengukuran Tanah

Minggu, 16 Agustus 2026 - 15:37 WIB

Indikasi Korupsi Dana Hibah Pilkada Lombok Barat 2024, Naik Tingkat Penyidikan Kejari Mataram 

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 16:20 WIB

Jalan Sehat dan Karnaval Budaya Nusantara Ramaikan HUT RI ke 81 dan HUT Desa Jagaraga Ke 76

Berita Terbaru