Kejari Lotim Tunjukkan Prestasi Gemilang dalam Pemberantasan Korupsi Tahun 2025

- Jurnalis

Selasa, 9 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HARIANLOMBOK.Com- Kejaksaan Negeri Lombok Timur (Kejari Lotim) mencatat keberhasilan signifikan dalam memberantas korupsi sepanjang tahun 2025, menjelang peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia.

 

Kepala Kejari Lotim , Hendro Wasisto, menegaskan bahwa perjuangan melawan korupsi adalah demi kemakmuran rakyat dan perbaikan mendasar di masyarakat. Pada tahun ini, Kejari Lotim telah menuntaskan seluruh tunggakan kasus tindak pidana korupsi dari 2023 dan 2024.

 

 ” Seperti Kasus Sumur Bor APBN yang melibatkan empat tersangka sudah diputuskan di pengadilan, sementara kasus-kasus lain seperti Kredit KUR BNI Cabang Sembalun dan Rehabilitasi Dermaga Labuan Haji sedang dalam tahap penuntutan dengan sejumlah tersangka aktif,” jelasnya.

 

Ia menambahkan, sepanjang Januari hingga Desember 2025, Kejari membuka tiga penyidikan baru dengan total 15 tersangka, termasuk kasus pengadaan alat TIK di Dinas Pendidikan dan Pengembangan kasus Kredit KUR untuk kelompok tani Mentaji Asri.

Baca Juga :  Dandim 1615/Lotim : Prospek Budidaya Ikan Air Tawar Berpotensi Menguntungkan

“Penyerahan tersangka rencananya  akan dijadwalkan  pada 10 Desember,” ungkapnya.

 

Selain fokus pada proses hukum, Kejari Lotim juga berhasil menyita dana sebesar hampir Rp2,9 miliar yang kini diamankan di rekening khusus, serta berusaha menagih uang pengganti lebih dari Rp43 miliar dari para terpidana sejak 2022, menyelamatkan sebagian besar keuangan negara.

 

Sementara, pada  bidang pencegahan, Kejari aktif menggelar program Jaksa Masuk Sekolah, Jaksa Menyapa, dan Jaksa Garda Desa untuk meningkatkan kesadaran antikorupsi di masyarakat.

Baca Juga :  Lombok Timur Darurat Sepeda Listrik, Orang Tua Diimbau Tingkatkan Pengawasan

 

Selain itu ia  juga akan memonitor dan mengamankan empat proyek strategis daerah dengan nilai anggaran lebih dari Rp270 miliar untuk menjamin transparansi dan integritas pembangunan di Lombok Timur.

 

Kejari Lombok Timur memperlihatkan bahwa penanganan korupsi tidak hanya soal hukuman, tetapi juga pemulihan aset dan edukasi masyarakat, demi mewujudkan Lombok Timur yang bebas dari korupsi dan bertumbuh sejahtera.

Berita Terkait

Kapal Wisata Tenggelam di Perairan Tanjung Katupa, 45 Orang Penumpang Selamat
Bidang Pengairan PUPR Lotim Bakal Kerjakan  Ratusan Titik Irigasi dan Sumur Bor, Ditengah Efisiensi Anggaran 
Kementerian ATR/BPN dan DPR Bahas RUU Administrasi Pertanahan
Korban Hipotermia di Bukit Savana Dandaun Di Evakuasi Tim SAR 
Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 diterima, Pemda Lombok Timur Janji Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD 
Hemat Waktu dan Biaya: Cara Praktis Mengetahui Tarif Pertanahan Sebelum ke Kantor BPN
Ribuan Pelamar Berebut Kursi, STPN Gelar SPTB di Yogyakarta dan Cikeas
Temukan Data Faktual Dengan Aplikasi Tak Sinkron, Mawardi Laporkan ATR BPN Lombok Tengah Ke Polda NTB 
Berita ini 42 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 18 Juli 2026 - 12:31 WIB

Kapal Wisata Tenggelam di Perairan Tanjung Katupa, 45 Orang Penumpang Selamat

Kamis, 9 Juli 2026 - 11:53 WIB

Bidang Pengairan PUPR Lotim Bakal Kerjakan  Ratusan Titik Irigasi dan Sumur Bor, Ditengah Efisiensi Anggaran 

Rabu, 8 Juli 2026 - 09:16 WIB

Kementerian ATR/BPN dan DPR Bahas RUU Administrasi Pertanahan

Selasa, 7 Juli 2026 - 17:01 WIB

Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 diterima, Pemda Lombok Timur Janji Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD 

Selasa, 7 Juli 2026 - 15:05 WIB

Hemat Waktu dan Biaya: Cara Praktis Mengetahui Tarif Pertanahan Sebelum ke Kantor BPN

Minggu, 5 Juli 2026 - 07:56 WIB

Ribuan Pelamar Berebut Kursi, STPN Gelar SPTB di Yogyakarta dan Cikeas

Kamis, 25 Juni 2026 - 14:46 WIB

Temukan Data Faktual Dengan Aplikasi Tak Sinkron, Mawardi Laporkan ATR BPN Lombok Tengah Ke Polda NTB 

Rabu, 24 Juni 2026 - 18:21 WIB

Wamen ATR di Akademi Politik IMM UMJ: Teknologi dan Satu Peta Solusi Konflik Pertanahan

Berita Terbaru

Lombok Timur

Kementerian ATR/BPN dan DPR Bahas RUU Administrasi Pertanahan

Rabu, 8 Jul 2026 - 09:16 WIB