HARIAN LOMBOK – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati H. M. Syamsul Luthfi-Abdul Wahid (Luthfi-Wahdi) akan memberikan atensi khusus bagi peningkatan kualitas dan insentif bagi para guru honorer.
Sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, para guru tersebut harus diperhatikan berbagai kesejahteraannya, termasuk dalam hal ini mengkomunikasikan dengan pemerintah pusat untuk pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bagi para guru honorer.
Demikian disampaikan bacabup H. M. Syamsul Luthfi dalam acara dialog dengan warga Desa Rempung, kecamatan Pringgasela yang dikemas dengan tajuk ‘’Ngobrol Manis’’ pada Senin malam, 9 September 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tak hanya itu, Syamsul Luthfi yang juga mantan Ketua DPRD Lombok Timur (Lotim) tersebut, bertekad mengembalikan hak-hak guru honorer yang terpotong pada masa pemerintahan sebelumnya dan berjanji untuk meningkatkan insentif para guru honorer.
Syamsul Luthfi, mantan Wakil Bupati Lotim yang kemudian selama dua periode menjadi anggota DPR RI tersebut, memahami dinamika pengambilan kebijakan di pemerintah pusat.
‘’Kita memahami cara untuk bagaimana agar masyarakat kurang mampu yang tidak bisa melanjutkan sekolah, nantinya tidak boleh terhenti untuk melanjutkan pendidikannya,’’ katanya.
Pasangan Luthfi-Wahid jika ditakdirkan Allah SWT memimpin Lombok Timur ke depan, katanya, persoalan mendasar dalam bidang Kesehatan juga menjadi atensi khusus.
‘’Fasilitas kesehatan harus ditingkatkan, tidak hanya kuantitasnya, tetapi juga kualitasnya,’’ ucapnya.
Insentif para kader Posyandu harus ditingkatkan, sebab mereka memiliki tanggungjawab yang besar dalam bidang kesehatan, sejak bayi dalam kandungan hingga anak menjelang usia sekolah.
Persoalan dana transfer pemerintah pusat ke rekening kas umum daerah (RKUD) selama ini yang selalu terasa kurang untuk membiayai program, menurut Syamsul Luthfi, tidak harus menggunakan dana pinjaman untuk membiayai program.
‘’Banyak sekali potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang belum digali maksimal. Karena itu tentu aparat birokrasi yang ditunjuk untuk menggali potensi dan memaksimalkan pendapatan tersebut harus ditetapkan secara selektif dengan melalui uji kelayakan dan kepatutan,’’ ujarnya.
Dikatakan, banyaknya sektor pendapatan yang boleh dipungut dan dikelola pemerintah daerah, sesuai regulasi yang ada saat ini, sesungguhnya merupakan suatu kemudahan bagi pemerintah untuk menyusun program dengan skala prioritas yang ada.
“Seperti dana bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan sejenisnya, dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), dana pengalihan hak tanah dan bangunan (DPHTB), pajak bahan mineral bukan logam, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain sebagainya”, bebernya.
‘’Dengan beragam sumber pendapatan di atas, maka kita harus berani menargetkan Rp1 triliun PAD sampai akhir tahun masa kepemimpinan,’’ katanya.
Sedangkan melihat karakter penduduk Lombok Timur saat ini yang didukung oleh ketersediaan lahan pertanian, berikut jiwa bisnis yang terpatri dalam diri masing-masing warga Lotim, kata Syamsul Luthfi, diprogramkan ke depan daerah Lotim harus berdiri minimal satu perusahaan rokok.
‘’Kalau selama ini Lombok Timur hanya mendapatkan dana DBHCHT karena Lotim penghasil tembakau, maka nanti Lotim akan mendapatkan DBHCHT sebagai daerah penghasil rokok juga,’’ ujarnya.
Syamsul Luthfi, anggota Komisi VI DPR RI yang bermitra dengan BUMN tersebut memahami dinamika dalam pengembangan usaha dan hilirisasi industri serta investasi yang berkembang di negara ini.
‘’Karena itulah sebagai langkah awal untuk mewujudkan program tersebut, pada 100 hari pertama kepemimpinan Luthfi-Wahid, jika ditakdirkan memimpin Lotim, maka akan kita bentuk tim khusus percepatan invetasi,’’ katanya.
“PAD hanya akan bisa bertambah dengan memberikan berbagai kemudahan berinvestasi di berbagai sektor. Pada sektor perikanan nantinya akan kita datangkan investasi pabrik pengalengan ikan,’’ katanya.
Dengan demikian, kantong-kantong kemiskinan suatu daerah yang biasanya berada di daerah pesisir, Lotim ke depan tidak lagi sama seperti masa sebelumnya.
‘’Kita memiliki sektor kelautan dan perikanan yang berkualitas dunia, juga pengembangan pariwisata pantai yang tidak ditemukan di daerah lain,’’ katanya.***
