HARIANLOMBOK.Com – Meski tengah menghadapi efisiensi anggaran, semangat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), khususnya di Bidang Pengairan, tetap tinggi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama para petani.
Dalam kondisi keterbatasan, para pejabat sesuai arahan Bupati Lotim untuk terus berupaya menggali dan mengakses program-program strategis dari pemerintah pusat untuk menjawab tantangan pengelolaan irigasi secara menyeluruh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu inisiatif penting yang kini diupayakan adalah pemanfaatan Program Sikuri yang dikelola oleh Balai Wilayah Sungai (BWS). Melalui program ini, sistem irigasi diharapkan dapat terintegrasi secara menyeluruh, mulai dari irigasi primer, sekunder hingga tersier.
Kepala Bidang Pengairan PUPR Lotim, H. Zulpan Hadi menjelaskan bahwa integrasi ini penting mengingat selama ini pengelolaan air terbagi antara dua instansi berbeda. “Dulu pengelolaan air di wilayah utara dipegang oleh Dinas PUPR, sementara wilayah selatan oleh Dinas Pertanian. Padahal jalur air itu satu kesatuan, sehingga pengelolaannya tidak bisa tuntas,” ujarnya.
Dengan ditariknya pengelolaan ke pusat melalui Program Sipuri, diharapkan ketiga sistem irigasi primer, sekunder, dan tersier bisa ditangani dalam satu skema yang terintegrasi, sehingga efektivitas pengairan ke lahan pertanian bisa lebih maksimal. Program ini masih dalam proses pengusulan, dengan estimasi anggaran mencapai Rp 10 hingga Rp 15 miliar.
Sementara itu, Zulpan juga mengungkapkan bahwa pihaknya tetap menjalankan program-program reguler yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Saat ini, Bidang Pengairan sedang dalam tahap lelang untuk rehabilitasi jaringan irigasi di 7 titik Daerah Irigasi (DI). Diharapkan proses lelang bisa rampung pada pertengahan Juli, agar proyek segera bisa dilaksanakan.
“Besaran anggaran di masing-masing titik bervariasi, mulai dari Rp1 hingga Rp2 miliar, dengan total keseluruhan sekitar Rp13 miliar lebih,” terangnya.
Zulpan menambahkan, ketujuh titik tersebut dipilih berdasarkan tingkat kemantapan jaringan irigasi, dengan acuan survei wilayah.“Jika tingkat kemantapan di bawah 60 persen, baru bisa kita usulkan untuk rehabilitasi,” sebutnya.
Dengan sinergi antara program pusat dan daerah, diharapkan kebutuhan air bagi lahan pertanian di Lombok Timur dapat terpenuhi secara berkelanjutan dan berkeadilan.
