Angkat Stafsus dan Bubarkan BPPD, Pemerintahan SMART Dinilai Coba-coba

LOMBOK TIMUR – Kebijakan bupati Lombok Timur (Lotim) Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Haerul Warisin mengangkat staf khusus (Stafsus) dan membubarkan badan promosi pariwisata daerah (BPPD) dianggap kontraproduktif oleh berbagai kalangan. Sebagian menyoroti kebijakan itu dinilai sebagai sikap uji coba pengambilan kebijakan dan hanya untuk menyenangkan para tim sukses (timses)-nya hanya sesaat saja.

Menurut kajian Direktur Eksekutif Lembaga Transparansi Kebijakan (Lens@) Rakyat, H. Hafsan Hirwan, S.H, kebijakan yang diambil itu diyakini tidak akan bersifat permanen. ‘’Nanti setelah kebijakan tersebut sampai ke pemerintah pusat, dan kemudian pemkab Lotim ditegur, maka pemerintahan SMART bisa mengevaluasinya lagi,’’ kata Hafsan. Itu artinya, menurut Hafsan, bupati hanya memberikan kesenangan sebentar kepada timsesnya yang merasa telah membantu kemenangannya saat pilkada beberapa waktu lalu.

Demikian halnya dengan kebijakan membubarkan BPPD, yang kemudian diganti dengan seorang stafsus bidang pariwisata. ‘’Logika berpikir dari mana yang membenarkan kinerja sebuah badan/lembaga dengan instrumen lengkap akan bisa tergantikan dengan hanya seorang stafsus?’’ tanyanya. Parameter kinerja sebuah lembaga tentu tidak bisa disamakan dengan hanya seorang stafsus.

Hal yang menggelitik bagi Lens@ Rakyat, kata Hafsan, yakni ketika secara sadar bupati Haerul Warisin tidak mengindahkan larangan pemerintah pusat untuk mengangkat stafsus, sebab akan membebani anggaran di tengah ikhtiar efisiensi anggaran, apalagi stafsus dengan kinerja yang tidak terukur.

‘’Hebat pemerintahan Iron-Edwin ini, berani menabrak kebijakan pemerintah pusat,’’ katanya, sementara keberadaan BPPD yang merupakan lembaga ad hoc pemerintah daerah yang dipayungi Perpres malah dibubarkannya.

Lens@ Rakyat juga menyoroti pengukuhan kepala pasar (Kapas) di Lotim yang juga mengakomodir para timses. Ini pun dinilai juga coba-coba, sekadar buat menyenangkan timsesnya. Buktinya, sebagaimana diungkapkan bupati saat melantik para Kapas tersebut, saat kinerja mereka dinilai tidak signifikan, maka mereka akan dievaluasi dalam tiga bulan pertama. Yang lebih seru lagi, menurut prediksi Hafsan, saat nanti mereka yang ditunjuk sebagai stafsus atau Kapas tersebut tak sesuai ekspektasi, lalu bupati mengganti mereka dengan yang lebih profesional dan sesuai tatanan normatif, maka timsesnya diprediksi akan teriak. ‘’Itulah sebabnya maka penempatan seorang timses tersebut sebaiknya sesuai kompetensinya, bukan hanya dilandasi balas budi dan balas dendam politik,’’ sambungnya.

Lens@ Rakyat memiliki catatan rapi, saat Haerul Warisin menjadi Wakil bupatinya H. Ali Bin Dachlan. Saat itu pemerintahan Al Khaer (Ali kance Haerul) juga senang mengambil kebijakan coba-coba. Beberapa pejabat eselon dua saat itu diganti karena dendam politik atau karena like or dislike. Namun saat ditegur oleh pemerintah pusat, maka pejabat yang sebelumnya dilantik tersebut akhirnya dikembalikan ke posisi semula. ’’Kami khawatir pengalaman yang dulu itu akan berulang kembali,’’ kata Hafsan.

Menurut prediksi Lens@ Rakyat, kebijakan yang telah diambil oleh bupati dalam beberapa pekan terakhir setelah dilantik tersebut berpotensi akan gaduh kembali saat mutasi besar-besaran pejabat eselon dua dan tiga dalam waktu dekat ini. ‘’Kami tahu daftar usulan nama-nama yang telah ditandatangani bupati telah sampai ke pemerintah pusat untuk dimintai rekomendasi. Mudahan-mudahan KemenPANRB atau BKN lebih cermat meneliti daftar usulan yang akan dimutasi di Lotim itu,’’ katanya.

Satu hal yang diprediksi akan bikin gaduh saat nanti mutasi, kata Hafsan, yakni persoalan fungsional. ‘’Memang tidak boleh ada nonjob, tetapi istilahnya dikembalikan ke fungsional,’’ katanya. Pejabat struktural yang berasal dari guru akan dikembalikan jadi tenaga pendidik/guru, yang berasal dari perawat kesehatan akan kembali jadi perawat, yang dari penyuluh pertanian akan kembali ke penyuluh. ‘’Para pejabat yang difungsionalkan tersebut akan mengalami gangguan psikis yang serius,’’ kata Hafsan.

Tapi Hafsan mengangkat topi jika pemkab Lotim akan mengambil sikap mengikuti aturan kepegawaian dari atas. ‘’Kalau ternyata ada pejabat yang difungsionalkan tersebut adalah timses yang kemarin berjuang berdarah-darah sampai mengeluarkan beragam daya, tenaga dan dana dalam perjuangan memenangkan Iron-Edwin, maka itulah sumber kegaduhan yang di luar prediksi,’’ ucapnya.

Semestinya SMART, demikian saran dan rekomendasi Lens@ Rakyat, agar pelaksanaan pemerintahan kondusif dan tidak gaduh, maka harus berkolaborasi. ‘’Ingatlah, hanya sekitar 33 persen pemilih SMART pada Pilkada 2024 lalu, yang berarti 67 persen merupakan warga dan timses dari bangku sebelah,’’ katanya mengingatkan. ‘’Jangan sampai kapal oleng, apalagi tenggelam, kapten !!!’’ demikian Hafsan.***