DPRD Lotim Desak Evaluasi Dugaan Pelayanan Tidak Profesional di RSUD Selong

- Jurnalis

Rabu, 4 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Lombok Timur, Muhamad Yusri, A. Md, Kep. (Foto: Lombokini.com/Dok. Pribadi).

Ketua DPRD Lombok Timur, Muhamad Yusri, A. Md, Kep. (Foto: Lombokini.com/Dok. Pribadi).

LOMBOK TIMUR – Ketua DPRD Lombok Timur Muhammad Yusri mendesak Dinas Kesehatan Lombok Timur menindaklanjuti dugaan malpelayanan di RSUD dr. R. Soedjono Selong. Permintaan ini disampaikan setelah pengaduan masyarakat viral melalui surat terbuka.

Keluarga pasien telah melayangkan pengaduan resmi kepada: Bupati Lombok Timur, Direktur RSUD dr. R. Soedjono Selong, Dokter penanggung jawab pasien, Dinas Kesehatan Lombok Timur dan DPRD Lombok Timur serta Ombudsman NTB

“Dinkes harus segera tindak lanjuti laporan ini dan perbaiki sistem pelayanan,” tegas Yusri kepada media, Rabu 4 Juni 2025. Ia menekankan perlunya sikap ramah tenaga kesehatan untuk pelayanan optimal.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, ia meminta Dinkes mempertemukan direktur RSUD, dokter terkait, dan keluarga pasien untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.

“Jika pengaduan terbukti benar, Dinkes wajib segera memperbaiki sistem pelayanan,” tegas politisi Gerindra ini.

Yusri mengapresiasi keberanian keluarga pasien yang melaporkan kejadian ini. “Kita perlu menghargai laporan ini dan menjadikannya bahan evaluasi perbaikan layanan,” ujarnya.

Baca Juga :  Bang Can, Penjual Ayam Warna Warni yang Berjuang demi Keluarga dan Luthfi-Wahid

Namun, ia menyayangkan insiden ini terjadi justru ketika RSUD sedang berupaya meningkatkan kualitas layanan. “Kami akan meminta penjelasan lengkap dari pihak rumah sakit,” tambahnya.

Lebih jauh, Yusri mendesak Pemerintah Daerah, khususnya Bupati H. Haerul Warisin dan Wakil Bupati HM Edwin Hadiwijaya, untuk memastikan kebijakan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas.

Dia menegaskan bahwa pemenuhan hak kesehatan masyarakat, terutama warga kurang mampu, harus sesuai dengan visi Lotim SMART.

“Kami mendorong implementasi kebijakan nyata dan koordinasi intensif guna mewujudkan layanan kesehatan bermutu,” tegas Yusri.

Dia juga menambahkan bahwa Dinkes harus memastikan evaluasi kinerja RSUD benar-benar menjamin kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Kronologi kejadian bermula ketika Muhammad Ali mengantarkan anaknya ke RSUD Selong pada Senin (2/6/2025) untuk pemeriksaan kesehatan persyaratan magang luar negeri. Hasil laboratorium menunjukkan reaktif Hepatitis B, sesuai diagnosis sebelumnya di Mataram.

Baca Juga :  Wisatawan Asal Swiss Ditemukan Tewas di Jurang Bukit Dara Gunung Rinjani

Ketegangan muncul saat Ali meminta penjelasan lebih rinci kepada oknum dokter spesialis penyakit dalam. “Dokter berbicara dengan nada tinggi, ‘Tidak ada obatnya dan tidak bisa diobati,’ sambil bersikap tidak profesional,” ungkap Ali.

Ia melanjutkan, dokter kemudian berdiri dengan gestur mengintimidasi. “Saat kami keluar ruangan, terdengar suara benda terbanting. Kami merasa terkejut, bingung, dan terhina,” tutur Ali menceritakan pengalamannya.

Keluarga pasien juga mempublikasikan surat terbuka melalui akun Facebook pribadi Muhammad Alie.

Berikut isi surat tersebut yang viral di media sosial:

SURAT TERBUKA UNTUK LOMBOK TIMUR

Hari ini saya mengalami langsung wajah buram layanan publik di RSUD dr. R. Soejono Selong. Anak saya, yang hendak mengikuti program magang luar negeri, harus menjalani pemeriksaan kesehatan secara mandiri karena tidak ditanggung BPJS.

Kami datang sebagai pasien umum, dan pemeriksaan awal berjalan lancar, hingga hasil lab menunjukkan reaktif Hepatitis B.

Baca Juga :  Dr. Ali Kecam Perlakuan Tidak Manusiawi di RSUD Soedjono Selong

Sebagai orang tua, saya ingin tahu tindakan medis lanjutan. Tapi respons dokter sangat mengejutkan. ketus, dingin, dan tanpa empati. Bahkan saat saya mempertanyakan perbedaan sikap beliau ketika praktik di rumah sakit swasta miliknya, saya justru dibentak dan ditantang.

Ini bukan soal saya semata. Beberapa tenaga medis yang saya temui mengatakan, “Orangnya memang begitu.” Lantas, berapa banyak pasien yang mungkin sudah menjadi korban tapi memilih diam?

Saya menulis ini untuk mendesak:

  1. Bupati & Direktur RSUD meninjau ulang sistem pengawasan;
  2. Dikes & DPRD melakukan evaluasi        menyeluruh, terutama soal konflik kepentingan dokter PNS yang juga punya RS swasta;
  3. Ombudsman turun tangan agar kejadian serupa tak terulang.

Pelayanan kesehatan adalah ruang kemanusiaan. Dan tanpa empati, ruang itu menjadi tempat yang menakutkan, bukan menyembuhkan. ***

Berita Terkait

Program Bedah Rumah Diperkuat Sertipikasi Tanah Gratis, Warga Jakarta Terima Manfaat Berlapis
Urus Tanah Kini Bisa di CFD: ATR/BPN Hadir di Tengah Keramaian
Kompak dan Terus Berkembang, FWMO Lotim Susun Program Kerja Setelah Milad ke-8
Pendaki Rinjani Cedera Di Bukit Pegangsingan, Tim SAR Gabungan Bergerak Evakuasi
Bhumi ATR/BPN Bantu Masyarakat Telusuri Informasi Geospasial Pertanahan
Layanan Pertanahan Jemput Bola, Warga Surakarta dan Salatiga Terbantu ATR/BPN Dekat
Wamen ATR Tekankan Integrasi Data Hak, Tata Ruang, dan Nilai Tanah untuk Atasi Persoalan Wilayah
Upacara HUT TNI 81, Korem 162/WB Teguhkan Komitmen “TNI kuat Bersama rakyat”
Berita ini 87 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 21:08 WIB

Program Bedah Rumah Diperkuat Sertipikasi Tanah Gratis, Warga Jakarta Terima Manfaat Berlapis

Kamis, 5 November 2026 - 15:18 WIB

Urus Tanah Kini Bisa di CFD: ATR/BPN Hadir di Tengah Keramaian

Rabu, 28 Oktober 2026 - 15:10 WIB

Kompak dan Terus Berkembang, FWMO Lotim Susun Program Kerja Setelah Milad ke-8

Senin, 26 Oktober 2026 - 10:39 WIB

Pendaki Rinjani Cedera Di Bukit Pegangsingan, Tim SAR Gabungan Bergerak Evakuasi

Selasa, 20 Oktober 2026 - 10:32 WIB

Bhumi ATR/BPN Bantu Masyarakat Telusuri Informasi Geospasial Pertanahan

Selasa, 20 Oktober 2026 - 08:52 WIB

Layanan Pertanahan Jemput Bola, Warga Surakarta dan Salatiga Terbantu ATR/BPN Dekat

Kamis, 15 Oktober 2026 - 09:35 WIB

Wamen ATR Tekankan Integrasi Data Hak, Tata Ruang, dan Nilai Tanah untuk Atasi Persoalan Wilayah

Senin, 5 Oktober 2026 - 21:28 WIB

Upacara HUT TNI 81, Korem 162/WB Teguhkan Komitmen “TNI kuat Bersama rakyat”

Berita Terbaru

Lombok Timur

Urus Tanah Kini Bisa di CFD: ATR/BPN Hadir di Tengah Keramaian

Kamis, 5 Nov 2026 - 15:18 WIB