DPRD Lotim Desak Evaluasi Dugaan Pelayanan Tidak Profesional di RSUD Selong

- Jurnalis

Rabu, 4 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Lombok Timur, Muhamad Yusri, A. Md, Kep. (Foto: Lombokini.com/Dok. Pribadi).

Ketua DPRD Lombok Timur, Muhamad Yusri, A. Md, Kep. (Foto: Lombokini.com/Dok. Pribadi).

LOMBOK TIMUR – Ketua DPRD Lombok Timur Muhammad Yusri mendesak Dinas Kesehatan Lombok Timur menindaklanjuti dugaan malpelayanan di RSUD dr. R. Soedjono Selong. Permintaan ini disampaikan setelah pengaduan masyarakat viral melalui surat terbuka.

Keluarga pasien telah melayangkan pengaduan resmi kepada: Bupati Lombok Timur, Direktur RSUD dr. R. Soedjono Selong, Dokter penanggung jawab pasien, Dinas Kesehatan Lombok Timur dan DPRD Lombok Timur serta Ombudsman NTB

“Dinkes harus segera tindak lanjuti laporan ini dan perbaiki sistem pelayanan,” tegas Yusri kepada media, Rabu 4 Juni 2025. Ia menekankan perlunya sikap ramah tenaga kesehatan untuk pelayanan optimal.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, ia meminta Dinkes mempertemukan direktur RSUD, dokter terkait, dan keluarga pasien untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.

“Jika pengaduan terbukti benar, Dinkes wajib segera memperbaiki sistem pelayanan,” tegas politisi Gerindra ini.

Yusri mengapresiasi keberanian keluarga pasien yang melaporkan kejadian ini. “Kita perlu menghargai laporan ini dan menjadikannya bahan evaluasi perbaikan layanan,” ujarnya.

Baca Juga :  Kerja Bhakti Bersihkan Sungai Bersama Lanal Mataram, Peltu Selepan Dapat Pujian Danrem

Namun, ia menyayangkan insiden ini terjadi justru ketika RSUD sedang berupaya meningkatkan kualitas layanan. “Kami akan meminta penjelasan lengkap dari pihak rumah sakit,” tambahnya.

Lebih jauh, Yusri mendesak Pemerintah Daerah, khususnya Bupati H. Haerul Warisin dan Wakil Bupati HM Edwin Hadiwijaya, untuk memastikan kebijakan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas.

Dia menegaskan bahwa pemenuhan hak kesehatan masyarakat, terutama warga kurang mampu, harus sesuai dengan visi Lotim SMART.

“Kami mendorong implementasi kebijakan nyata dan koordinasi intensif guna mewujudkan layanan kesehatan bermutu,” tegas Yusri.

Dia juga menambahkan bahwa Dinkes harus memastikan evaluasi kinerja RSUD benar-benar menjamin kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Kronologi kejadian bermula ketika Muhammad Ali mengantarkan anaknya ke RSUD Selong pada Senin (2/6/2025) untuk pemeriksaan kesehatan persyaratan magang luar negeri. Hasil laboratorium menunjukkan reaktif Hepatitis B, sesuai diagnosis sebelumnya di Mataram.

Baca Juga :  Pj Bupati Lotim : BNI Cabang Lombok Timur Sangat Dirasakan Manfaatnya

Ketegangan muncul saat Ali meminta penjelasan lebih rinci kepada oknum dokter spesialis penyakit dalam. “Dokter berbicara dengan nada tinggi, ‘Tidak ada obatnya dan tidak bisa diobati,’ sambil bersikap tidak profesional,” ungkap Ali.

Ia melanjutkan, dokter kemudian berdiri dengan gestur mengintimidasi. “Saat kami keluar ruangan, terdengar suara benda terbanting. Kami merasa terkejut, bingung, dan terhina,” tutur Ali menceritakan pengalamannya.

Keluarga pasien juga mempublikasikan surat terbuka melalui akun Facebook pribadi Muhammad Alie.

Berikut isi surat tersebut yang viral di media sosial:

SURAT TERBUKA UNTUK LOMBOK TIMUR

Hari ini saya mengalami langsung wajah buram layanan publik di RSUD dr. R. Soejono Selong. Anak saya, yang hendak mengikuti program magang luar negeri, harus menjalani pemeriksaan kesehatan secara mandiri karena tidak ditanggung BPJS.

Kami datang sebagai pasien umum, dan pemeriksaan awal berjalan lancar, hingga hasil lab menunjukkan reaktif Hepatitis B.

Baca Juga :  Paslon Luthfi-Wahid Programkan Pemekaran di Tiga Kecamatan 

Sebagai orang tua, saya ingin tahu tindakan medis lanjutan. Tapi respons dokter sangat mengejutkan. ketus, dingin, dan tanpa empati. Bahkan saat saya mempertanyakan perbedaan sikap beliau ketika praktik di rumah sakit swasta miliknya, saya justru dibentak dan ditantang.

Ini bukan soal saya semata. Beberapa tenaga medis yang saya temui mengatakan, “Orangnya memang begitu.” Lantas, berapa banyak pasien yang mungkin sudah menjadi korban tapi memilih diam?

Saya menulis ini untuk mendesak:

  1. Bupati & Direktur RSUD meninjau ulang sistem pengawasan;
  2. Dikes & DPRD melakukan evaluasi        menyeluruh, terutama soal konflik kepentingan dokter PNS yang juga punya RS swasta;
  3. Ombudsman turun tangan agar kejadian serupa tak terulang.

Pelayanan kesehatan adalah ruang kemanusiaan. Dan tanpa empati, ruang itu menjadi tempat yang menakutkan, bukan menyembuhkan. ***

Berita Terkait

Sinergi BPN-Kejari Percepat Legalitas Aset Tanah di Desa Dadap
Balita 2,5 Tahun Hilang Tanpa Jejak, Tim SAR Gabungan Susuri Sungai Sembalun
RSUD dr. R. Soedjono Selong Gelar In House Training (IHT) Code Stroke, Usung Tema “Time Is Brain”
Peringatan BPN Lotim : Desa Lamban Lengkapi Berkas PTSL 2026 Terancam Kehilangan Jatah Sertifikat
Safwan Beberkan Titik Rawan Lalu Lintas Mudik Lotim: Rarang, Masbagik, dan Aikmel Prioritas Utama
Penyuluhan PTSL 2026 di Kelayu Jorong: Lengkapi Dokumen dan Pasang Patok Batas Tanah
Usai Laporan Korban, Polsek Aikmel Tetapkan Tersangka Penganiayaan IRT
Kantah Lombok Timur Lantik Panitia PTSL 2026,Target Sertifikasi 10.738 Bidang Tanah
Berita ini 70 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 11 Maret 2026 - 11:06 WIB

Sinergi BPN-Kejari Percepat Legalitas Aset Tanah di Desa Dadap

Selasa, 10 Maret 2026 - 10:21 WIB

Balita 2,5 Tahun Hilang Tanpa Jejak, Tim SAR Gabungan Susuri Sungai Sembalun

Jumat, 6 Maret 2026 - 11:05 WIB

RSUD dr. R. Soedjono Selong Gelar In House Training (IHT) Code Stroke, Usung Tema “Time Is Brain”

Kamis, 5 Maret 2026 - 12:22 WIB

Peringatan BPN Lotim : Desa Lamban Lengkapi Berkas PTSL 2026 Terancam Kehilangan Jatah Sertifikat

Rabu, 4 Maret 2026 - 16:17 WIB

Penyuluhan PTSL 2026 di Kelayu Jorong: Lengkapi Dokumen dan Pasang Patok Batas Tanah

Jumat, 27 Februari 2026 - 09:37 WIB

Usai Laporan Korban, Polsek Aikmel Tetapkan Tersangka Penganiayaan IRT

Kamis, 26 Februari 2026 - 20:24 WIB

Kantah Lombok Timur Lantik Panitia PTSL 2026,Target Sertifikasi 10.738 Bidang Tanah

Kamis, 26 Februari 2026 - 16:08 WIB

Lombok Timur Capai 35% Target CKG PHTC: Menuju 100% Skrining Gratis 2026

Berita Terbaru

Lombok Timur

Sinergi BPN-Kejari Percepat Legalitas Aset Tanah di Desa Dadap

Rabu, 11 Mar 2026 - 11:06 WIB