KTNA NTB Surati Presiden Jokowi Soal Pupuk

- Jurnalis

Selasa, 18 Januari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

H Haerul Warisin turun kesawah meninjau kondisi hasil tanam kelompok tani . Foto : Istimewa

H Haerul Warisin turun kesawah meninjau kondisi hasil tanam kelompok tani . Foto : Istimewa

Harian Lombok – Keterbatasan suplay pupuk bersubsidi dan mahalnya harga pupuk non subsidi di tingkat petani, menjadi perhatian serius jajaran Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi NTB.

KTNA NTB menyurati Presiden Joko Widodo dan mengusulkan beberapa opsi ke pemerintah pusat untuk mengatasi masalah pupuk yang dari tahun ke tahun seolah tak kunjung tuntas.

“Sebagai keseriusan kami, KTNA NTB resmi bersurat ke Presiden Jokowi hari ini,” kata Ketua KTNA NTB, Drs H Haerul Warisin MSi, Senin 17 Januari 2022 di Mataram.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Haerul mengatakan, KTNA NTB sangat mengapresiasi perhatian Presiden Jokowi dan pemerintah pusat atas berbagai event berskala nasional dan internasional yang dipercayakan dilaksanakan di NTB ini.

Apalagi beragam event tersebut sudah mampu kembali menggeraakan sektor kepariwisataan NTB yang sempat terpuruk, terdampak pandemi Covid-19.

Namun, KTNA NTB berharap agar sektor pertanian juga menjadi perhatian. Karena dua sektor ini menjadi unggulan di NTB. Terlebih daerah NTB menjadi salah satu daerah penyangga pangan nasional.

Baca Juga :  Kekuatan Besar Ingin Jegal Pencalonan Sukiman Azmy

Melalui surat yang ditandatangani Haerul Warisin dan Sekretaris KTNA NTB Ir HM Jumahir, KTNA NTB menyampaikan bahwa kondisi perekonomian petani NTB masih tergolong menengah ke bawah yang ditandai dengan sempitnya areal yang dimiliki.

Wilayah NTB tidak mempunyai area luas yang dimiliki atau dikelola oleh perusahaan negara atau swasta, baik di bidang pertaian maupun perkebunan.

“Kita juga sampaikan bahwa ada problem pengadaan pupuk di tingkat petani yang masih menjadi persoalan dari tahun ke tahun dan terkesan tak kunjung tuntas,” kata Haerul yang juga anggota DPRD NTB ini.

Haerul memaparkan, untuk pupuk bersubsidi berdasarkan rekomendasi Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementan RI, NTB membutuhkan pupuk Urea setiap musim tanam sebanyak rata-rata 225Kg/Hektare. Sementara yang bisa diperoleh petani hanya berkisar 100Kg – 115Kg/hektare setiap musim tanam.

“Oleh karena itu KTNA NTB menyampaikan harapan petani ke Presiden Jokowi agar kiranya alokasi pupuk subsidi untuk NTB bisa ditingkatkan sesuai dengan rekomendasi Balitbang Pertanian,” katanya.

Baca Juga :  4 Tips for Getting Your Best High School Senior Photos

Menurutnya, selama ini untuk menutupi kekurangan pupuk subsidi, para petani harus menggunakan pupuk non subsidi, agar produktivitas mereka tetap terjaga.

Hanya saja, pupuk non subsidi yang beredar di tingkat petani saat ini harganya masih sangat tinggi berkisar Rp12.500/Kg – Rp13.500/Kg. Ini terjadi karena harga berlaku untuk pupuk non subsidi saat ini masih mengacu pada harga ekspor luar negeri.

Haerul mengatakan, untuk meringankan beban petani, KTNA NTB mengusulkan agar pemerintah memberlakukan pola pupuk non subsidi dalam negeri.

“Kita usulkan agar Presiden Jokowi memberlakukan harga pupuk non subsidi dalam negeri, agar para petani tidak terlalu merasa berat dengan harga ekspor saat ini,” katanya.

Ia menambahkan, harga yang diusulkan untuk pupuk non subsidi dalam negeri sebanding dengan harga gabah kering panen (GKP) sesuai Peraturan Menteri Perdagangan RI No 24 Tahun 2020 yakni sebesar Rp4.250/Kg.

Baca Juga :  Bakal Oleng, Paket Zul-Rohmi Sulit Dipertahankan di Pilgub 2024

“KTNA NTB juga mengusulkan agar harga pupuk lainnya seperti SP36, ZA, NPK dan pupuk organik agar dapaaaat diatur dan disesuaikan dengan rekomendasi Balitbang Kementan RI,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Surat KTNA NTB untuk Presiden Jokowi juga ditembuskan kepada Menteri BUMN, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Pengurus KTNS Nasional di Jakarta.

Haerul berharap, dengan bersurat ke Presiden Jokowi maka masalah pupuk yang dirasakan petani di NTB selama ini bisa menemukan solusi yang tepat dan berkelanjutan dari pemerintah pusat.

Apalagi, papar Haerul, Indonesia adalah negara penghasil amoniak terbesar di dunia. Artinya Indonesia adalah negara terbesar di dunia yang memproduksi pupuk Urea.

“Sehingga, apa salahnya kalau pemerintah Indonesia membantu petani Indonesia untuk diberikan penurunan harga seperti yang diusulkan KTNA. InsyaAllah, kami optimitis Presiden Jokowi pasti peduli dan mempertimbangkan solusi untuk masalah ini,” katanya.

Berita Terkait

Penghargaan Babinsa Terbaik Versi BKKBN, Diraih Sertu Nasriadi, Danrem 162/WB Berikan Apresiasi
Pemancing Asal Sumbawa Ditemukan Tak Bernyawa
Tak Hanya Membantu Pencarian, Komunitas Petualang Lombok Datangi Keluarga Berikan Motivasi
Wujudkan Kemudahan Pelayanan Masyarakat, Kantor Desa Jagaraga Direnopasi
Komunitas Petualang NTB, Ambil Peran Dalam Pencarian dr. Lalu Wisnu
Dugaan Maraknya TKA Ilegal Di Perusahaan Tambang, Wakil Ketua Presidium ITK Sumbawa Surati Pemerintah
20 Bulan Kerja Dikapal Berbendera Cina Tanpa Gaji, PMI ABK  Asal Surati BP2MI
Soroti Keberadaan TKA Diperusahaan Tambang Pulau Sumbawa, Ketua Presidium ITK Desak Pemerintah Lakukan Penertiban

Berita Terkait

Rabu, 15 Mei 2024 - 07:20 WIB

Penghargaan Babinsa Terbaik Versi BKKBN, Diraih Sertu Nasriadi, Danrem 162/WB Berikan Apresiasi

Selasa, 14 Mei 2024 - 18:09 WIB

Pemancing Asal Sumbawa Ditemukan Tak Bernyawa

Kamis, 9 Mei 2024 - 11:03 WIB

Wujudkan Kemudahan Pelayanan Masyarakat, Kantor Desa Jagaraga Direnopasi

Rabu, 24 April 2024 - 05:50 WIB

Komunitas Petualang NTB, Ambil Peran Dalam Pencarian dr. Lalu Wisnu

Sabtu, 16 Maret 2024 - 04:05 WIB

Dugaan Maraknya TKA Ilegal Di Perusahaan Tambang, Wakil Ketua Presidium ITK Sumbawa Surati Pemerintah

Sabtu, 16 Maret 2024 - 00:56 WIB

20 Bulan Kerja Dikapal Berbendera Cina Tanpa Gaji, PMI ABK  Asal Surati BP2MI

Senin, 11 Maret 2024 - 19:01 WIB

Soroti Keberadaan TKA Diperusahaan Tambang Pulau Sumbawa, Ketua Presidium ITK Desak Pemerintah Lakukan Penertiban

Senin, 11 Maret 2024 - 10:24 WIB

Ada Tiang Listrik Ditengah Proyek Paket Pembangunan Akses Jalan Samota, PLN dan PT. Nindya Karya Pada Kemana

Berita Terbaru

Hukrim

Pemancing Asal Sumbawa Ditemukan Tak Bernyawa

Selasa, 14 Mei 2024 - 18:09 WIB