HARIANLOMBOK.Com- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tengah mewacanakan perubahan status dan pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuhan Haji menjadi Rumah Sakit Dhuafa yang dikelola langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Timur. Perubahan ini menjadi perhatian publik mengingat status RSUD Labuhan Haji saat ini merupakan fasilitas pelayanan kesehatan milik daerah yang cukup vital bagi masyarakat.
Wacana tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Lombok Timur, Asbullah Muslim, M. Pd. I., yang mengungkapkan bahwa saat ini proses administratif peralihan pengelolaan sedang dalam tahap pengurusan di tingkat pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Informasinya, untuk administrasi pengelolaan sedang diurus di Jakarta. Karena bagaimanapun juga, dulunya Rumah Sakit Labuhan Haji itu dibangun oleh Bazda. Mungkin secara administratif itu yang sedang dibereskan dulu,” ujar Asbullah Muslim, saat dikonfirmasi media, Senin (08/09/2025).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sejauh ini belum ada kepastian atau pernyataan resmi mengenai kesiapan BAZNAS untuk mengambil alih pengelolaan secara penuh. Pihaknya masih menunggu kejelasan dari nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Daerah dan BAZNAS RI.
“Sehingga terkait dengan kesiapan kita, mungkin nanti akan kita sampaikan pada saat rumah sakit ini resmi dikelola oleh BAZNAS. Karena saat ini, kita belum tahu bagaimana isi MoU-nya dengan BAZNAS RI dan Pemda. Mungkin ke depan akan ada pertemuan lanjutan membahas soal itu,” tambahnya.
Rencana alih kelola rumah sakit ini telah menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat, terutama kalangan pasien dan keluarga pasien yang saat ini tengah menggunakan layanan di RSUD Labuhan Haji. Beragam pertanyaan bermunculan, mulai dari sekadar ingin tahu hingga mempertanyakan efektivitas layanan kesehatan pasca-pengelolaan oleh BAZNAS nantinya.
Beberapa warga menyampaikan kekhawatiran apakah pelayanan kesehatan yang saat ini dinilai cukup baik akan tetap dipertahankan atau bahkan mengalami perubahan, baik dari sisi fasilitas, SDM medis, hingga sistem pembiayaan pelayanan.
Namun demikian, tidak sedikit pula masyarakat yang menyambut positif rencana tersebut, terutama jika tujuan utamanya adalah memberikan layanan kesehatan yang lebih terjangkau atau bahkan gratis bagi kaum dhuafa dan masyarakat kurang mampu.
“Kami hanya berharap jangan sampai pelayanan yang sudah baik ini jadi mundur. Kalau memang dikelola oleh BAZNAS dan bisa memberi layanan gratis untuk masyarakat miskin, tentu itu bagus. Tapi harus jelas aturannya,” ujar SP seorang warga Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kab Lotim.
Rumah Sakit Daerah Labuhan Haji memiliki perjalanan panjang sebelum resmi beroperasi sebagai RSUD tipe D. Pembangunannya dimulai sejak tahun 2017 oleh BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Lombok Timur, namu tidak langsung dioperasikan. Baru pada tahun 2019 atau 2020, Pemerintah Daerah mengambil alih pengelolaan rumah sakit tersebut dan mengubahnya menjadi RSD Labuhan Haji tipe D.
Sejak saat itu, rumah sakit ini menjadi salah satu fasilitas kesehatan andalan masyarakat di wilayah pesisir Lombok Timur, khususnya di Kecamatan Labuhan Haji dan sekitarnya. Peningkatan pelayanan serta ketersediaan tenaga medis menjadi salah satu faktor yang membuat RSUD Labuhan Haji mulai mendapat kepercayaan dari masyarakat.
Wacana pengalihan pengelolaan ke BAZNAS ini tentu bukan tanpa alasan. Pemerintah Daerah Lombok Timur, di bawah kepemimpinan Bupati H. Haerul Warisin, disebut sedang menjajaki model kolaborasi baru antara pemerintah dan lembaga zakat untuk meningkatkan layanan sosial, termasuk di bidang kesehatan.
Namun pengamat menilai, proses transisi ini harus dilakukan secara hati-hati dan terbuka kepada publik. Hal ini penting agar tidak menimbulkan kebingungan, apalagi menyangkut pelayanan kesehatan masyarakat yang sifatnya sangat krusial.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Daerah Lombok Timur maupun BAZNAS RI mengenai kapan alih kelola ini akan dilaksanakan secara resmi.
