Peran Sinergi LASKAR NTB dan Pemerintah Atasi Ancaman Gangguan Keamanan di Provinsi NTB

- Jurnalis

Rabu, 29 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Laskar NTB Agus  Setyawan  bersama anggota diskusi bersama Pemerintah dan  APH

Ketua Laskar NTB Agus Setyawan bersama anggota diskusi bersama Pemerintah dan APH

HARIANLOMBOK.Com-LOMBOK BARAT -Kegiatan diskusi yang digelar di Gedeng Sekotong oleh LASKAR NTB bersama anggotanya berkomitmen untuk bersinergi dengan Pemerintah dan aparat keamanan menjaga kondusifitas wilayah di Provinsi NTB.

 

Ketua Laskar NTB Agus Setyawan mengatakan dengan banyaknya persoalan di beberapa wilayah NTB dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi, oleh sebab itu peran Lembaga Swadaya maupun organisasi kemasyarakatan untuk mengakomodir berbagai bentuk permasalahan yang ada agar mendapat solusi yang baik. “Terangnya”.

 

Adanya berbagai isu Nasional dan isu daerah saat ini rawan dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan gerakan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, diantaranya kebijakan Pemerintah pusat maupun daerah yang dinilai tidak sesuai dengan kehendak masyarakat serta adanya berbagai penyimpangan yang ada di instansi pemerintah menjadi dasar bagi kelompok untuk melakukan gerakan massa.

Baca Juga :  Masyarakat Lotim Diminta Jangan Mudah Percaya Hasil Hitung Cepat Presisi

 

“Setiap permasalahan yang terjadi di wilayah Provinsi NTB diselesaikan melalui sinergitas pihak – pihak terkait, dibutuhkan peran serta lembaga untuk mengawal kebijakan Pemerintah agar tidak tidak terjadi penyimpangan serta mengantisipasi adanya oknum yang dapat memperkeruh permasalahan yang sedang terjadi,” ujarnya.

Baca Juga :  Nonton Bareng Kasad Award 2023, Kasiter Korem 162/WB, Apresiasi Langkah Kasad Hargai Karya Insan Pers

 

Menurutnya dengan adanya sinergitas Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Forkopimda dan aparat penegak hukum, maka Insya Allah beberapa program Pemerintah akan berjalan sesuai dengan rencana serta persoalan yang ada di masyarakat dapat diselesaikan dengan mekanisme yang berlaku dan meminimalisir adanya gerakan yang ditunggangi kepentingan oleh oknum tertentu.

Berita Terkait

Pasca OTT Bupati Lombok Barat, Komisi Pemberantasan Korupsi Mulai Intensifkan Penyidikan
Usai Geledah Kantor Bupati Lombok Barat, Tim KPK Datangi Dinas PUPR dan Pendopo Bupati
KPK Geledah Sejumlah Ruangan Di Kantor Bupati Lombok Barat
Tegas, TGH. Muhlis Ibrahim Berikan Deadline  3×24 Jam Kepada TV One Untuk Datang Minta Maaf
Tayangan Berita Tv One Di Protes Keras Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ishlahuddin
Korban Hipotermia di Bukit Savana Dandaun Di Evakuasi Tim SAR 
Kuasa Hukum Rizka Sintiani : Keadilan Harus Berdiri Diatas Pembuktian, Bukan Opini Publik
Coffee Morning, Ajang Pererat Sinergi Korem 162/WB dan Insan Pers
Berita ini 48 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 29 Juli 2026 - 08:33 WIB

Pasca OTT Bupati Lombok Barat, Komisi Pemberantasan Korupsi Mulai Intensifkan Penyidikan

Kamis, 23 Juli 2026 - 16:56 WIB

Usai Geledah Kantor Bupati Lombok Barat, Tim KPK Datangi Dinas PUPR dan Pendopo Bupati

Jumat, 17 Juli 2026 - 17:11 WIB

Tegas, TGH. Muhlis Ibrahim Berikan Deadline  3×24 Jam Kepada TV One Untuk Datang Minta Maaf

Kamis, 16 Juli 2026 - 07:54 WIB

Tayangan Berita Tv One Di Protes Keras Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ishlahuddin

Rabu, 8 Juli 2026 - 08:37 WIB

Korban Hipotermia di Bukit Savana Dandaun Di Evakuasi Tim SAR 

Kamis, 11 Juni 2026 - 13:31 WIB

Kuasa Hukum Rizka Sintiani : Keadilan Harus Berdiri Diatas Pembuktian, Bukan Opini Publik

Jumat, 5 Juni 2026 - 01:28 WIB

Coffee Morning, Ajang Pererat Sinergi Korem 162/WB dan Insan Pers

Kamis, 7 Mei 2026 - 12:10 WIB

Raih Simpati Wisatawan, Investor Mulai Bangun Apartemen Di Kawasan KEK Mandalika

Berita Terbaru