Kasus Kredit Fiktif Dana KUR Petani Lombok Timur Naik ke Tahap Penyidikan

- Jurnalis

Kamis, 10 Februari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi NTB, Supardin, SH, MH,. | Foto: Dok. Pribadi

Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi NTB, Supardin, SH, MH,. | Foto: Dok. Pribadi

Harian Lombok – Kasus dugaan kredit usaha rakyat (KUR) fiktif dana bantuan untuk petani di Lombok Timur disalurkan melalui BNI yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB kini naik penyidikan.

Kasi Penkum Kejati NTB Supardin, SH, MH,. mengatakan bahwa kasus ini naik ke penyidikan sesuai Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Nomor: Print-01/N.2/Fd.1/02/2022 tanggal 9 Februari 2022.

“Penangan kasusnya terbilang cepat. Begitu ada peristiwa pidana dan ditemukan alat bukti, maka bersamaan dengan kasus dugaan korupsi pengelolaan aset Pemprov NTB di Gili Trawangan, kedua kasus ini dinaikkan ke tahap penyidikan,” kata Supardin,  Kamis (10/2).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sama seperti kasus yang lainnya, begitu sudah tahap penyidikan maka penyidik akan segera memanggil saksi dan ahli.

“Ini dalam rangka pendalaman keterangan saksi dan alat bukti,” bebernya.

Kasus ini sebelumnya ditangani Kejati NTB atas adanya laporan masyarakat terutama para petani yang menjadi korban pengajuan KUR fiktif di BNI. Permasalahannya yaitu para petani kesulitan untuk mendapatkan akses pinjaman di bank. Hal tersebut disebabkan karena para petani telah tercatat namanya sebagai penerima pinjaman KUR di BNI. Padahal para petani sama sekali tidak pernah menerima dana KUR tersebut.

Baca Juga :  Persiapan Kunker Wapres Ke NTB, Danrem Pimpin Gelar Pasukan Pengamanan VVIP

Total jumlah petani tembakau yang tercatat sebagai penerima KUR fiktif ini sekitar 460 orang. Sebagian besar adalah petani tembakau di Kecamatan Keruak dan Jerowaru. Dari jumlah tersebut total pinjaman KUR fiktif yang menjual nama petani ini mencapai Rp 16 miliar lebih.

Kasus ini bermula pada Agustus 2020. Ketika itu, Dirjen salah satu kementerian melakukan pertemuan dengan para petani di wilayah selatan Lombok Timur. Dalam pertemuan itu, Dirjen tersebut memberitahukan terkait adanya program KUR untuk para petani.

Informasi itu lalu ditindaklanjuti dengan pengajuan nama petani yang diusulkan mendapatkan kredit. Untuk petani jagung sekitar 622 orang yang tersebar di lima desa. Yang paling banyak adalah petani jagung di Desa Ekas Buana dan Sekaroh Kecamatan Jerowaru. Setiap petani dijanjikan pinjaman sebesar Rp 15 juta per hektare dengan total luas lahan mencapai 1.582 hektare.

Baca Juga :  Tergulung Ombak, Nelayan di Lombok Timur Hilang Saat Melaut

Sementara petani tembakau yang tercatat sebagai penerima KUR ini sekitar 460 orang. Sebagian besar adalah petani tembakau di Kecamatan Keruak dan Jerowaru. Setiap petani dijanjikan dana KUR mulai Rp 30 juta sampai Rp 50 juta per orang.

Para petani yang terdata sebagai penerima KUR diwajibkan menandatangani berkas-berkas pendukung untuk kelancaran pengajuan pinjaman tersebut. Proses penandatanganan dilakukan oleh petani jagung di lima desa di wilayah Kecamatan Jerowaru yang melibatkan pihak ketiga atau off taker yaitu PT ABB serta oknum pengurus HKTI NTB sebagai mitra pemerintah dan BNI Cabang Mataram sebagai mitra perbankan dalam penyaluran KUR. Sementara untuk petani tembakau melalui BNI Cabang Praya.

Baca Juga :  Blacklist Sepihak, Bank Mandiri Area Mataram Digeruduk Nasabah

Saat proses pengajuan KUR ini, pihak BNI langsung turun meminta tanda tangan para petani dengan dilengkapi berkas pinjaman. Skema KUR tani melibatkan pihak ketiga atau off taker, yaitu PT ABB. Perusahaan atau off taker ini kuat dugaan ditunjuk langsung dari pihak kementerian, termasuk juga salah satu organisasi di NTB yang bergelut di bidang pertanian.

Namun persoalan mulai muncul ketika sejumlah petani yang ingin mengajukan pinjaman di BRI tidak bisa diproses. Mereka dinilai keuangannya bermasalah karena memiliki pinjaman dan tunggakan KUR di BNI.

Tunggakan mereka pun beragam, mulai dari Rp 15 juta hingga Rp 45 juta tergantung dari jumlah luas lahan yang dimiliki. Sementara petani ini mengaku tidak pernah menerima dana kredit KUR Tani dari HKTI NTB yang disalurkan melalui BNI tersebut.

Berita Terkait

Seminar “Managing Divestasi In Hospitality” Dilaksanakan IHGMA – NTB Di Senggigi Lombok Barat 
Penghargaan Babinsa Terbaik Versi BKKBN, Diraih Sertu Nasriadi, Danrem 162/WB Berikan Apresiasi
Pemancing Asal Sumbawa Ditemukan Tak Bernyawa
Wujudkan Kemudahan Pelayanan Masyarakat, Kantor Desa Jagaraga Direnopasi
Dugaan Maraknya TKA Ilegal Di Perusahaan Tambang, Wakil Ketua Presidium ITK Sumbawa Surati Pemerintah
Soroti Keberadaan TKA Diperusahaan Tambang Pulau Sumbawa, Ketua Presidium ITK Desak Pemerintah Lakukan Penertiban
Ada Tiang Listrik Ditengah Proyek Paket Pembangunan Akses Jalan Samota, PLN dan PT. Nindya Karya Pada Kemana
 Praktek Pembiaran Monopoli TKA dikawasan Tambang, Wakil Ketua Presedium ITK Sumbawa Tuding Imigrasi Terlibat

Berita Terkait

Rabu, 15 Mei 2024 - 07:20 WIB

Penghargaan Babinsa Terbaik Versi BKKBN, Diraih Sertu Nasriadi, Danrem 162/WB Berikan Apresiasi

Selasa, 14 Mei 2024 - 18:09 WIB

Pemancing Asal Sumbawa Ditemukan Tak Bernyawa

Kamis, 9 Mei 2024 - 11:03 WIB

Wujudkan Kemudahan Pelayanan Masyarakat, Kantor Desa Jagaraga Direnopasi

Sabtu, 16 Maret 2024 - 04:05 WIB

Dugaan Maraknya TKA Ilegal Di Perusahaan Tambang, Wakil Ketua Presidium ITK Sumbawa Surati Pemerintah

Senin, 11 Maret 2024 - 19:01 WIB

Soroti Keberadaan TKA Diperusahaan Tambang Pulau Sumbawa, Ketua Presidium ITK Desak Pemerintah Lakukan Penertiban

Senin, 11 Maret 2024 - 10:24 WIB

Ada Tiang Listrik Ditengah Proyek Paket Pembangunan Akses Jalan Samota, PLN dan PT. Nindya Karya Pada Kemana

Minggu, 10 Maret 2024 - 22:02 WIB

 Praktek Pembiaran Monopoli TKA dikawasan Tambang, Wakil Ketua Presedium ITK Sumbawa Tuding Imigrasi Terlibat

Rabu, 6 Maret 2024 - 16:30 WIB

Kasus Penyaluran Dana Hibah 18 Lembaga Pemkab Sumbawa Dilirik KPK

Berita Terbaru